JAVASATU.COM-GUNUNG MAS- Pantauan di lapangan, jembatan Parempei berkonstruksi kayu di Desa Parempei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah terpantau kondisinya hampir patah.
Diketahui, jembatan Parempei adalah satu-satunya akses terdekat yang menghubungkan Desa Tumbang Jutuh Kecamatan Rungan dengan Desa Bereng Jun Kecamatan Manuhing.
Kondisi tersebut ditemui pada Jumat (4/11/2022) saat awak media hendak melakukan peliputan ke Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan melintas di jembatan tersebut. Kondisinya yang membahayakan serta berpotensi memicu kecelakaan.
Kondisi di lapangan, ada sejumlah alas kayu jembatan yang lepas. Selain itu, kekuatan kayu sangat membahayakan.
Salah seorang pengguna jalan yang kebetulan melintas di Jembatan Parempei asal Kota Palangka Raya, Muhamad Saleh mengungkapkan, kondisi jembatan hampir patah bahkan nyaris roboh. Sangat bahaya bagi pengguna jalan atau warga yang melintas.
“Iya kondisinya begini. Membahayakan. Kami memberanikan diri melalui jembatan ini. Karena menyingkat waktu perjalanan hingga satu setengah jam menuju ke Kota Palangka Raya. Tapi kami bersama teman-teman memberanikan diri” ungkap Saleh saat di temui di lokasi, Jumat (4/11/2022).
Terlebih bagi pengguna kendaraan roda empat yang melintas di jembatan Parempei dikatakan Saleh wajib ekstra hati-hati. Selain ukuran jembatan sempit, konstruksi kayu menjadi pemicu patah atau robohnya jembatan tersebut.
“Kami tidak membayangkan jika kondisi hujan di sini, pastinya lebih membahayakan. Karena jarak jembatan dengan sungai sangat dekat. Terlebih bagi pengguna roda dua saat hujan juga harus hati-hati, karena kondisinya pasti licin. Kan terbuat dari kayu” beber Saleh.
Untuk itu, Saleh yang juga alumni salah satu kampus terkemuka di Kota Palangka Raya berharap pihak terkait segera memperhatikan kondisi jembatan Parempei.
“Sebelum hal hal yang tidak diinginkan terjadi. Apalagi sampai ada korban jiwa. Sangat membahayakan pak” tukas Saleh sembari melanjutkan perjalanannya.
Perlu diketahui, pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, pada Pasal 273 ayat 1 UU LLAJ berbunyi, “Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera, dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama bulan atau denda paling banyak Rp12 juta”.
Selain itu menurut ayat 4, “Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1,5 juta”.
Jadi jika penyelenggara jalan lalai menjalankan perintah Pasal 24 UU No. 22 tahun 2009, maka pengguna jalan dapat menggunakan haknya sebagai pengguna jalan sesuai aturan yang berlaku. (Ver/Saf)