Javasatu,Gresik- Sebagai langka perjuangan untuk tegaknya Indonesia dan khususnya Gresik yang bersih dari Korupsi serta penyalahgunaan wewenang yang bisa menimbulkan kerugian negara.
LSM T-KPK sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang sosial kontrol atau bisa dibilang pegiat anti korupsi pada Kamis (1/4/2021), langka awal untuk menjalankan program kerja organisasi dengan melakukan Audensi dengan Wakil Bupati Gresik dan Inspektorat.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pendiri sekaligus Pembina T-KPK Nur Hudin Didin Arianto dan Dadang, Lowyer / Advokat Al Ushudi, SH., pengurus harian dan divisi.
Pada pertemuan ini, terbagi dalam dua sesi yakni, pertama di ruang pertemuan Inspektorat yang ditemui oleh Wawan. Sementara sesi berikut ditemui langsung Wakil Bupati Gresik Dra. Hj. Aminatun Habibah, S.Pd., M.Pd. didampingi Kepala Kesbangpol Gresik Darman.
Atas kehadiran LSM T-KPK dalam rangka audiensi dan menjalin sinergitas dengan pemerintah daerah, Bu Min panggilan akrab dari Wakil Bupati Gresik menyampaikan Selamat datang serta mengapresiasi pada LSM T-KPK yang berniat baik untuk membantu dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah termasuk dalam memberantas korupsi di Kabupaten Gresik ini.
Wabup juga berharap melalui LSM T-KPK ini bisa terjalin komunikasi yang baik antara Pemerintah dan masyarakat sehingga kedepan bisa mencapai harapan bersama yakni Gresik yang bersih dari korupsi.
Sementara, Pembina sekaligus Pendiri LSM T-KPK Nur Hudi Didin Arianto saat menyampaikan paparan materi audiensi mengatakan bahwa kehadiran T-KPK ini benar benar untuk mengawal Gresik yang bersih dari korupsi.
“Dengan hadirnya T-KPK ini bisa menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah dalam melakukan monitoring sampai akar rumput,” harap dia.
Diakhir pertemuan, tim Hukum LSM T-KPK Al Ushudi menambahkan terkait legalitas personil T-KPK saat di lapangan bahwa lembaga ini tersistem sehingga tidak serta merta jalan sendiri-sendiri alias secara individu. Jadi jika ada oknum mengatasnamakan LSM T-KPK tanpa membawa surat tugas resmi dari Lembaga yang ditandatangani ketua dan sekretaris maka wajib untuk di tolak.
Nampak pertemuan antara LSM T-KPK dengan Wakil Bupati Gresik serta Kesbangpol Gresik begitu gayeng dan mengalir. (Bas/Arf)