JAVASATU.COM-MALANG- Menanggapi kasus KONI, Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika angkat bicara. Made menegaskan bahwa pihaknya bersama eksekutif Wali Kota Malang bersikap untuk tidak akan berani mencairkan anggaran untuk tahun 2023 kepada KONI.
Alasannya, Made menilai, KONI Kota Malang belum bisa memberikan laporan pertanggungjawaban yang telah dinilai akuntan publik. Ditambah KONI Kota Malang menyelenggarakan musyawarah olahraga kota (musorkot) yang melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART).
Made membeberkan, bagaimana anggaran KONI Kota Malang dapat turun di tahun 2022. Saat itu, ia mengaku sampai debat dengan bagian keuangan hingga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang.
“Anggaran awalnya, dari 15 miliar rupiah lalu ditambah 3,5 miliar rupiah khusus untuk bonus, tidak boleh untuk yang lain. Karena kami meyakini tidak ada olahraga prestasi yang tidak menggunakan anggaran,” kata Made.
Namun kenyataannya, justru DPRD Kota Malang mendapatkan informasi bahwa anggaran Rp 15 miliar yang seharusnya digunakan untuk pembinaan dan melaju ke Porprov ada yang dipotong. Hal itu untuk menambahi bonus atlet setelah mengikuti Porprov.
“Kami mendengar tanpa ada pemberitahuan ke kami bahwa ada anggaran dari 15 miliar rupiah itu dipotong untuk nambahi bonus, itu gak boleh sebenarnya, karena peruntukannya jelas,” beber Made.
Saat ini yang dipertanyakan, Porprov yang telah usai diikuti justru tidak ada laporan. Padahal, selaku wakil dari rakyat, ia ingin mengetahui hasil dari Porprov meski telah mengetahui dari pemberitaan.
“Porprov kemarin seharusnya ada laporan, sampai saat ini tidak ada ke saya. Saya selaku ketua banggar, dan pak wali sebagai yang mengesahkan kecewa dengan seperti ini, karena sebenernya kami hanya ingin prestasi,” ungkap Made.
Ke depan, Made berharap pengurus KONI Kota Malang benar-benar amanah dan bisa mengelola anggaran. Terlepas siapapun nanti yang akan terpilih.
“Lokus (lokasi kasus, red) pemeriksaan BPK Januari nanti ada di dana hibah. Nah saya meyakini di Kota Malang dana hibah paling besar itu ada di KONI,” kata Made.
Hal ini, Made pun ragu jika mencairkan anggaran untuk 2023 mendatang, lantaran penyelenggaraannya cacat hukum.
“Ini tidak akan dicairkan kalau awalnya tidak bagus . Karena memang pak Wali Kota juga tidak berani tanda tangan. Lalui semua ad art atau kitab suci itu. Karena satu pasal saja dilanggar, akan berakibat melanggar yang lain, dan saya yakin akan cacat hukum,” tutup Made. (Dop/Saf)
