JAVASATU.COM-GRESIK- Kabupaten Gresik terus mengejar percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) di tahun 2024. Keseriusan itu dibuktikan salah satunya dengan diadakannya rapat koordinasi (rakor) PPKE pada Selasa (1/11/2022) yang dibuka oleh Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah.
Dalam rakor Wabup Gresik yang juga selaku koordinator Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Gresik mengajak seluruh dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik untuk mengambil peran. Hal ini karena permasalahan penanggulangan kemiskinan merupakan permasalahan yang komplek dan perlu kerja sama dari banyak pihak.
“Saat ini Kabupaten Gresik posisinya ada di nomor 7 di Provinsi Jawa Timur. Meskipun trendnya terus turun dari tahun sebelumnya, tetapi kita ingin ini terus diakselerasi lagi agar penurunannya makin masif,” tegas Bu Min sapaan akrab Wakil Bupati Gresik.
Bu Min mengingatkan bahwa semua program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Gresik muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya, harus benar-benar dievaluasi apakah program tersebut sudah benar-benar menyentuh masyarakat.
Bu Min juga menjabarkan berbagai permasalahan di lapangan terkait penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gresik. Diantaranya adalah masih belum pulihnya ekonomi sebagaimana sebelum terjadinya pandemi Covid-19, tingkat pengangguran terbuka yang masih cukup tinggi, dan permasalahan seputar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan tumpang tindih sasaran program.
“Dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, bersama-sama kita bisa mengambil solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gresik bisa lebih di akselerasi,” pungkasnya.
Senada dengan Bu Min, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman yang turut hadir menjelaskan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gresik.
“Dengan sinergi semua pihak dalam forum ini, harapannya bisa didapat strategi yang bisa kita terapkan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ektrem di Kabupaten Gresik,” terang Washil.
Sementara, Kepala Bappeda Kabupaten Gresik Misbahul Munir menjelaskan, Kabupaten Gresik memiliki modal yang bagus untuk bisa mengakselerasi penghapusan kemiskinan ektrem. Modal tersebut diantaranya capaian tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik (3,79%) yang berada diatas Provinsi Jawa Timur (3,57%), bahkan nasional (3,69%).
“Modal yang lain adalah capaian Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gresik saat ini menduduki peringkat yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur” tandasnya.
Perlu diketahui, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. (Adv/Bas/Arf)