JAVASATU.COM-BOJONEGORO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro meminta Pemerintah Desa (Pemdes) mengelola keuangan desa dengan baik dan terus fokus pada tiga prioritas pembangunan. Yakni mengurangi kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan dengan mengurangi angka stunting, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah saat memberi sambutan acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Pendopo Malowopati Pemkab, Kamis (24/11/2022) seperti dilansir dari Bojonegorokab.go.id.
Sekda Nurul Azizah menegaskan saat ini sudah mendekati ujung tahun 2022. Sehingga harus ada refleksi dan evaluasi karena banyak program berasal dari dana desa, ataupun dana dari APBD.
“Apakah dalam pelaksanaan sudah tepat sasaran, sudah tepat waktu, serta sudah tepat dalam proses pertanggung jawaban,” ucapnya.
Dia menjelaskan era digital kini, perlu bersama-sama introspeksi dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan. Terutama sesuai program pemerintah pusat dalam tiga hal prioritas. Yakni penurunan angka kemiskinan, peningkatan derajat kesehatan dengan mengurangi angka stunting, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan kepada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Karena program pemerintah sudah banyak diluncurkan di setiap desa meliputi dana desa yang bersumber dari APBD baik melalui BKK atau BKD,” ujarnya.
Nurul Azizah juga berharap masyarakat terus mengawal program pemerintah kabupaten, baik program pembangunan fisik maupun non fisik di Bojonegoro.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur Alexander Rubi Setyoadi mengatakan pemerintah desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satunya dengan strategi membangun dari pinggiran.
“Dalam hal ini peran pemerintahan desa sangat diperlukan untuk mengurangi ketimpangan kondisi kesejahteraan masyarakat desa dengan kota. Desa juga mampu memberikan kesejahteran jika dikelola dengan baik,” jelasnya.
BPKP melakukan kegiatan ini sesuai mandat Presiden RI agar dana desa bisa efektif pemanfaatanya. BPKP sendiri merupakan aparatur pengawasan internal.
Juga dilansir dari Bojonegoro.go.id, Endang Sri Wigati Kepala Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu pada Jum’at (25/11/2022) mengungkapkan workshop sangat diperlukan pemerintah desa terutama dalam pengelolaan keuangan dalam proses pembangunan desa.
“Apalagi saat ini pemerintah desa sudah banyak yang mendapat Bantuan Keuangan Desa (BKD), diharuskan tertib administrasi sesuai pelaksanaanya,” ungkapnya.
Ia juga menuturkan bahwa Desa Ngringinrejo telah mendapat BKD dari Pemkab Bojonegoro yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan yang terbagi di tiga dusun. Yaitu Dusun Mejayan, Margorejo dan Ngringinrejo.
“Semoga tahun 2023 program BKD dapat dilanjutkan kembali, karena Desa Ngringinrejo termasuk dalam desa wisata. Dengan adanya akses jalan yang bagus maka akan semakin ramai pengunjung dan berimbas kepada pertumbuhan ekonomi desa khususnya masyarakat desa Ngringinrejo,” tuturnya.
Workshop yang digelar Pemkab Bojonegoro bersama BPKP Perwakilan Jawa Timur ini juga dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Djoko Lukito, Anggota Komisi XI DPR RI Farida Hidayati (daring), koordinator fasilitas pembangunan partisipasi masyarakat pada Kementerian Desa PDTT, kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, OPD terkait, Kepala Desa dan Camat Se-kabupaten Bojonegoro. (*)