JAVASATU.COM-MALANG- DPRD selaku kepanjangan tangan rakyat Kabupaten Malang merasa gerah dengan dugaan korupsi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sodikul Amin berjanji akan menelusuri dan membongkar kasus yang sudah ditangani Kepolisian Resor (Polres) Malang itu.
Sodikul mengaku tidak tahu berapa besaran pada penanggulangan penyakit kuku dan mulut (PMK) pada hewan ternak sapi saat itu.
“Kalau besaran anggaran program vaksinasi PMK itu kami tidak tahu. Apabila memang ada dugaan korupsi honor petugas vaksinasi PMK, mungkin nanti bisa kita tanyakan langsung pada petugas vaksin dilapangan. Kita akan telusuri dari sini,” tegas Sodikul, Selasa (10/10/2023) sore, saat di hubungi.
Politisi Partai NasDem yang juga peternak sapi itu sedikit mengingat, bahwa pada bulan Juni dan Juli tahun 2022 lalu, telah dilakukan program vaksinasi.
“Sewaktu wabah PMK sapi yang mati kurang lebih 10.000 ekor sapi. Itu tersebar di 3 Kecamatan. Mulai kecamatan Kasembon, Ngantang dan Pujon. Sapi yang mati mulai usia muda sampai dewasa,” ujarnya.
Pada saat itu langkah yang dilakukan Sodikul adalah dengan mencegah virus tersebut dengan meminta bantuan ke Dirjen, untuk dilakukan vaksinasi PMK. Tujuannya, untuk menghambat dan mencegah wabah PMK.
Dan dalam pelaksaan vaksinasi itulah, Sodikul merasa ada kejanggalan dalam hal pendataan jumlah hewan ternak yang terkena wabah PMK.
“Ketika itu pendataan vaksin PMK tidak linier, tidak sesuai fakta. Saat itu saya bahkan turun langsung bersama PLT Dinas Peternakan Pak Nurcahyo, dokter hewannya pak Aris. Turun sama saya, soalnya waktu itu di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, sehari sapi mati bisa mencapai 300 ekor. Kita lakukan update terus, ada satgas juga di desa, mereka melaporkan dan memantau seluruh peternak sapi waktu itu,” urai Sodikul.
Sementara disinggung terkait adanya anggaran khusus penanganan vaksin PMK, pria berjambang itu mengaku tidak tahu, Sodikul hanya lebih fokus pada pencegahan wabah PMK saja.
“Kalau soal honor bagi petugas vaksin PMK kami tidak memonitor, kalau memang ada anggaran untuk per tindakan penanganannya, coba nanti kita telusuri. Kita panggil beberapa orang petugas vaksin PMK, akan kita tanyakan,” tegas Sodikul.
Sodikul menambahkan, pelaksanaan vaksinasi PMK melibatkan koperasi koperasi yang memiliki peternakan sapi. Termasuk koperasi sapi perah SAE Pujon dan koperasi sumber makmur Ngantang.
“Intinya program vaksin PMK ini dari Pusat. Turun ke Provinsi, kalau besaran anggaran kami tidak tahu. Hanya bentuk ribuan vaksin saja,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kawasan Kecamatan Pujon dengan 10 Desa, Kecamatan Kasembon dengan 6 Desa dan Kecamatan Ngantang dengan 13 Desa, adalah daerah dengan kematian jumlah hewan ternak sapi tertinggi saat wabah PMK melanda. Selebihnya, ada di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir. Dimana sapi jenis pedaging, banyak yang mati. (Agb/Arf)
