JAVASATU.COM-MALANG- Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Malang menyoroti anjloknya indikator ketahanan pangan dalam Pandangan Umum Fraksi atas Raperda RPJMD 2025–2026 yang dibahas dalam rapat paripurna, Senin (2/6/2025). Mereka menuntut pemerintah daerah lebih serius melindungi sektor pertanian yang kian tertekan oleh alih fungsi lahan.
Fraksi Partai Gerindra mengungkap, capaian ketersediaan pangan daerah sempat mencapai 100,20% pada 2023, namun jeblok menjadi 37,82% di 2024. Penurunan ini dinilai sebagai sinyal lemahnya sistem penyediaan pangan daerah.
“Ini mengkhawatirkan. Penyebab utamanya adalah berkurangnya luas panen padi akibat alih fungsi lahan pertanian,” ujar Juru Bicara Fraksi Gerindra, Feri Andi Suseko.
Gerindra mencatat luas panen padi turun 2.899 hektare pada 2024 dibanding tahun sebelumnya. Sementara lahan baku sawah (LBS) menyusut dari 44.375 hektare di 2019 menjadi 37.398 hektare dalam revisi tata ruang 2024.
Fraksi tersebut mendesak adanya perlindungan nyata terhadap lahan pertanian melalui penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pembangunan irigasi, jalan usaha tani, serta distribusi pupuk yang adil.
Senada, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti lemahnya tata kelola pertanian daerah. Ketua Fraksi PDIP, Abdul Qodir, menilai masih terjadi ketimpangan antara biaya produksi dan harga jual hasil panen.
“Petani kerap buntung saat panen raya karena tidak tersedianya pasar. Kami mendesak evaluasi berkala terhadap OPD terkait pertanian,” tegasnya.
Fraksi gabungan PKB, Golkar, PKS, Hanura, dan Demokrat juga menekankan perlunya memasukkan isu swasembada pangan secara eksplisit ke dalam RPJMD. Juru bicara fraksi gabungan, Fakih Pilihan, menyoroti pentingnya komitmen daerah dalam menjaga lahan produktif dari ekspansi industri.
“Ini sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran. Pemkab harus menolak pembangunan industri di lahan pertanian, sekaligus mengembangkan sentra peternakan, perikanan, dan menjaga lingkungan tetap hijau,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi NasDem melalui Agung Dwi Susanto mendorong pemerataan pembangunan dengan memberi afirmasi pada daerah pinggiran yang berbasis potensi lokal, termasuk sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
“Pemberdayaan UMKM juga harus diperkuat melalui legalitas, akses pembiayaan, dan pasar digital,” kata Agung. (Agb/Saf)
