JAVASATU.COM-GRESIK- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gresik mencatat, 12,42 persen atau sekitar 166 ribu warga Gresik masih terbilang sebagai warga kurang mampu. Hal tersebut mendorong Dinsos dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gresik untuk mengejar upaya dalam pengentasan kemiskinan lewat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Data DTKS ini nantinya akan jadi rujukan One Data Kemiskinan dalam pemberian berbagai macam bantuan. Diantaranya, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) Reguler, BPNT dan PKH, PKH Plus, dan PKH Inklusif.
Hal tersebut terungkap saat rapat koordinasi pemadanan data terpadu kesejahteraan sosial, yang digelar di Kecamatan Tambak, Senin (19/9/2022) dan Kecamatan Sangkapura, Selasa (20/9/2022).
Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah terlihat ambil bagian dalam memberikan pemahaman masyarakat terkait DTKS.
Tak hanya Wabup, agenda kali ini diikuti juga oleh Kepala Dinsos Gresik Ummi Khoiroh, Kepala Dinas PMD Abu Hasan, Camat Tambak Muhammad Nur Syamsi, Camat Sangkapura Syamsul Arifin, serta kepala desa dan warga sekitar.
Kepala Dinas Sosial Ummi Khoiroh mengatakan, bahwa DTKS adalah perpanjangan tangan dari salah satu program prioritas (Nawa Karsa) Bupati dan Wakil Bupati Gresik, dalam pengentasan kemiskinan lewat berbagai macam bantuan.
“Adanya isu strategis luar biasa yang berusaha diselesaikan Pemkab Gresik yaitu program prioritas pengentasan kemiskinan di Gresik” ucap Ummi.
Ia mentargetkan dengan pembaruan data DTKS, dapat menurunkan angka kemiskinan di Gresik. Yang tadinya 12,42 persen menjadi 10,7 persen di 2023 depan.
Kata dia, Ini juga sebagai cita-cita bersama pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gresik khususnya di Kecamatan Tambak dan Sangkapura.
“Insha Allah tahun 2023 depan nanti akan kita turunkan 1 digit menjadi sekitar 10 persen” ujarnya.
Ia juga akan segera memberikan bansos PKH Inklusif, yang nantinya akan berfokus pada penyandang disabilitas dan para lansia 60 tahun keatas yang belum pernah mendapatkan bansos.
“PKH Inklusif ini nanti akan berfokus pada para penyandang disabilitas dan lansia yang belum pernah mendapat bansos apapun” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Abu Hasan menekankan, untuk para Kepala Desa (Kades) terus menjadi kreatif dan adaptif dalam perkembangan jaman. Menurutnya desa akan menjadi sebuah basis dalam pembentukan perekonomian dan pembangunan Kabupaten Gresik ke depannya.
“Saya berharap hubungan baik antara rt dan rw terjalin dengan baik, karena motor penggerak Gresik ini dimulai dari desa-desa” ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah yang kerap disapa Bu Min menyampaikan, tujuan awal dari pendataan yang dilakukan adalah sebagai upaya dalam pemerataan kesejahteraan sosial agar tepat sasaran.
“Ini karena semangat kita adalah ingin adanya keadilan dan kesejahteraan di desanya bapak kepala desa semua, supaya apabila ada bantuan dapat diberikan sesuai sasaran” ucapnya.
Dari data Dinsos saat ini, DTKS Kecamatan Tambak yang valid sebanyak 16.503, sedangkan Sangkapura 29.168 orang. Jumlah ini menurut masyarakat setempat masih ada yang tidak tepat sasaran ataupun data ganda.
Sehingga Bu Min menghimbau untuk bekerjasama dengan karang taruna, fatayat, muslimat setempat untuk pengawalan data, agar data yang masuk dalam Dinsos benar dan tidak terjadi data ganda.
“Nah, ini tinggal operator yang perlu diawasi dan didampingi oleh semua pihak agar tidak salah dalam memasukkan data, karena validasi hanya bisa dilakukan dari desa, kalau sudah masuk pusat tidak mudah dirubah lagi” ucap Bu Min.
Ia juga mengingatkan, bahwa data DTKS harus sering diperbaharui. Hal ini mengacu pada kondisi tiap orang yang menurutnya pasti ada perubahan paling tidak sebulan sekali.
“Data ini wajib di update setiap bulan sekali, jangan 3 bulan sekali, karena orang itu tiap bulan berubah” pintanya.
Disamping itu, Bu Min juga menyampaikan untuk mengembangkan BUMDes setempat. Menurutnya banyak potensi-potensi yang belum digali. Salah satunya kuliner dan wisata alam.
“Bagaimana supaya orang-orang tertarik membeli dan menggunakan itu, supaya nanti akan jadi aset desa”. (*)
