Javasatu,Malang- Sejak pandemi Covid-19 yang menginvasi Indonesia setahun lalu, membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Praktis selama satu tahun, pengiriman PMI mengalami kendala. Bahkan hingga saat ini masih belum dibuka secara normal.
Hal ini yang menjadi latar belakang bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang memggelar kegiatan Forum Silaturahmi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dalam Era Transisi. Kegiatan ini digelar Rabu (3/3) di Maxone Ascent Hotel Malang.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, Drs Yoyok Wardoyo MM menjelaskan, di tengah hiruk pikuk masa transmisi pengiriman PMI ke luar negeri ini, pihaknya mengajak semua stakeholder yang berkaitan untuk tidak berdebat. Bahkan, Yoyok juga mengajak untuk duduk bersama dan mencari solusi.
“Mari kita sikapi secara bijak. Mencari solusi bersama,” katanya, di hadapan 40 tamu undangan yang hadir.
Yoyok menjelaskan, kendati saat ini pengiriman PMI masih belum berjalan normal seperti sedia kala, namun masih ada yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah peningkatan kompetensi bagi CPMI.
“Infonya, untuk pelatihan CPMI, se Jatim dilatih sekitar 800 hingga 900 orang. Kuota untuk Kabupaten Malang masih belum ditentukan,” katanya.
Maka dari itu, lanjut dia, pihaknya telah mengundang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Wonojati dan BLK Singosari Disnakertrans Jawa Timur.
“Di UPT-UPT itu, ada program yang mendukung pelatihan bagi CPMI,” kata Yoyok.
Dia berharap, dengan kegiatan ini, sinergi Disnaker dan stakeholder terkait dapat semakin gayeng dan harmonis.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan, Rahmat Yuniman menjelaskan, kegiatan ini digelar untuk menyamakan persepsi tentang tata cara yang aplikatif terkait pengiriman PMI pada masa transisi.
“Selama pendemi ini pengiriman masih ditutup dan belum dibuka normal. Kegiatan ini agar kita tahu dan menyamakan persepsi,” katanya.
Kegiatan ini juga bertujuan untuk mencegah pengiriman PMI ilegal, meningkatkan keterbukaan Perusahan Penempatan PMI (P3MI) dalam hal penempatan. Serta menjamin perlindungan bagi PMI.
Sementara itu, dalam paparannya, Kepala UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, Budi Raharjo menjelaskan, Jawa Timur memiliki delapan prioritas program ketenagakerjaan. Salah satunya adalah vokasional training pasca kepulangan PMI.
Kemudian, di UPT BLK Wonojati dan Singosari memiliki beragam program yang berbeda untuk peningkatan kualitas CPMI. Salah satunya adalah pengasuh bayi, care taker dan pembersih rumah. (Tik/Krs)
