JAVASATU-GRESIK- Melibatkan seluruh Camat se-Kabupaten Gresik serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) setempat, Wakil Bupati Hj Aminatun Habibah mengajak diskusi tentang Dana Desa (DD). Diskusi dipimpin Kadis PMD, Malahatul Fardah, Jumat (12/11/2021).
Dalam diskusi, Bu Min sapaan Wabup Gresik menyebutkan, Camat merupakan kepanjangan tangan dari Bupati, sebab itu, Bu Min berharap Camat bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
“Camat harus bisa memberikan pembinaan dan sebagai fasilitator kepada kepala desa agar nantinya masyarakat di desa merasakan kenyamanan atas pelayanan camat melalui kepala desa” pinta Bu Min.
Terkait DD, Bu Min juga meminta kepada Camat harus menjadi pengawas dan membina kepala desa dalam pengelolaannya.
“Camat harus terus mendorong Pemerintah Desa (Pemdes) untuk meningkatkan fasilitas di setiap kantor kepala desa atau kecamatan masing masing, salah satunya adalah keterbukaan informasi dan tersedianya akses internet yang mumpuni untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat” jelas Wabup.
Selain itu, Bu Min dalam arahannya mengajak kecamatan dan desa di kabupaten Gresik untuk meningkatkan ekonomi warga setempat dengan mengembangkan potensi daerah masing masing. Tidak hanya berlomba lomba menjadi desa wisata, tetapi juga bisa dengan membuat sentra industri khas daerah masing masing.
“Kita pikirkan bersama-sama apa yang bisa diunggulkan di desa masing-masing, agar bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan menghasilkan PAD” jelas Bu Min.
Sebelum mengakhiri kegiatan, para camat yang hadir satu persatu menyampaikan permasalahan di masing-masing wilayahnya di hadapan Wabup dan Kadis PMD.
“Masukan dari panjenengan sudah saya catat, ke depan bisa kita jadwalkan lagi untuk kegiatan semacam ini untuk perbaikan bagi kabupaten Gresik kita bersama” ujar Wabup.
Sebelumnya, Kepala Dinas PMD Malahatul Fardah mengawali kegiatan diskusi dengan menjelaskan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa. Dalam keterangannya, dijelaskan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk beberapa hal, diantaranya untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa seperti pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDes, penyediaan listrik desa, dan pengembangan usaha ekonomi produktif.
“Prioritas selanjutnya adalah program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting, serta desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa. Prioritas yang terakhir adalah mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa” terang Malahatul Fardah. (Bas/Saf)