JAVASATU.COM-GRESIK- Dalam upaya menentukan arah pembangunan Kabupaten Gresik selama dua dekade mendatang, DPRD Kabupaten Gresik menggelar rapat paripurna untuk membahas pemandangan umum fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Rapat berlangsung pada Rabu (10/07/2024) di gedung DPRD Gresik dipimpin oleh Wakil Pimpinan DPRD Gresik, Mujib Riduan.
Mujib Riduan menekankan pentingnya Ranperda ini untuk memastikan kesinambungan pembangunan Kabupaten Gresik sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku dan sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang pemerintah pusat.
Fraksi-fraksi di DPRD memberikan pandangan umum mereka terhadap Ranperda tersebut. Fraksi Partai Golkar, melalui juru bicaranya Atek Riduan, menyoroti pentingnya layanan dasar pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan untuk menciptakan tenaga kerja lokal yang siap bersaing di Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
“Perlunya akses pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas dan memperbaiki sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan yang sering menimbulkan permasalahan,” imbuhnya.
Atek Riduan juga menekankan pentingnya peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan di wilayah perbatasan Gresik selatan dengan pembangunan rumah sakit umum daerah yang representatif.
“Juga perlunya pemenuhan layanan air bersih oleh Perumda Giri Tirta, mengatasi tingginya angka pengangguran, dan memperbaiki pengelolaan sampah di Kabupaten Gresik,” sambungnya.
Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicaranya Jumanto, mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam menyusun RPJPD 2025-2045 sebagai landasan strategis untuk mencapai kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan.
“RPJPD ini adalah tonggak penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan, dengan visi ‘Gresik Transnasional City yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Makmur, Berbudaya, dan Berkelanjutan,” terangnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat dalam pemandangan umumnya menitikberatkan pada pembiayaan pembangunan dan transformasi ekonomi. Mereka menggarisbawahi potensi besar Kabupaten Gresik sebagai daerah industri yang dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demokrat juga menekankan pentingnya transformasi digital dan peningkatan skil set di bidang ekosistem digital dan keuangan digital.
“Transformasi ekonomi dalam Ranperda RPJPD Kabupaten Gresik harus lebih dari sekadar peningkatan akses internet. Ini juga harus mencakup transformasi skil set di bidang ekosistem digital dan keuangan digital,” ujar Suberi dari Fraksi Partai Demokrat.
Dengan berbagai pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi di DPRD, rapat paripurna ini menegaskan komitmen DPRD Gresik untuk menyusun RPJPD 2025-2045 yang dapat menjadi landasan bagi pembangunan Kabupaten Gresik yang lebih baik dan berkelanjutan selama dua dekade ke depan.
Sementara itu, rapat juga dihadiri oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Wakil Pimpinan DPRD Gresik Ahmad Nurhamim, anggota dewan, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Gresik. (Adv/Bas/Nuh)
