JAVASATU.COM- Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa reformasi Polri merupakan bagian penting dalam membangun bangsa yang berlandaskan kepastian hukum dan keadilan. Hal itu disampaikan saat memberikan arahan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
“Keberhasilan sebuah negara ditentukan oleh tegaknya rule of law atau kepastian hukum. Kita bisa membangun ekonomi dan fisik, tapi tanpa penegakan hukum yang adil, negara sulit mencapai kemajuan tertinggi,” tegas Prabowo, dalam siaran channel YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (7/11/2025).
Presiden menekankan, Polri sebagai salah satu institusi vital negara memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban, melindungi warga, dan menjamin rasa aman. Karena itu, pembenahan internal Polri menjadi agenda prioritas pemerintah.
“Reformasi Polri adalah hal krusial. Kita harus berani melihat kekurangan, memperbaiki kelemahan, dan mengoptimalkan potensi agar kepercayaan publik terhadap Polri semakin kuat,” ujarnya.
Dalam arahannya, Prabowo meminta Komisi Percepatan Reformasi Polri melakukan kajian menyeluruh terhadap institusi kepolisian — baik dari sisi struktur, kinerja, hingga profesionalitas aparat. Komisi ini diisi oleh sejumlah tokoh hukum, mantan pejabat tinggi negara, dan perwakilan berbagai latar belakang.
Presiden juga menyinggung pentingnya keterwakilan gender dan kolaborasi lintas profesi dalam memperkuat kerja komisi.
“Mungkin perlu ditambah ahli perempuan di dalam komisi ini, agar pandangan lebih beragam dan seimbang,” kata Prabowo.
Kepada para anggota komisi, Prabowo menyampaikan apresiasi atas kesediaan mereka untuk kembali mengabdi bagi bangsa, meski sebagian telah pensiun dari jabatan publik.
“Sebagian dari Saudara seharusnya sudah bisa menikmati masa pensiun. Tapi saya panggil lagi untuk bekerja demi negara dan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Prabowo meminta agar komisi menyampaikan laporan setiap tiga bulan kepada Presiden, dengan rekomendasi konkret untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas Polri.
“Komisi ini bertugas memberikan rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Bila diperlukan, tindakan reformasi akan segera diambil,” tegasnya.
Ia menambahkan, upaya pembenahan tidak hanya menyasar Polri, tetapi juga dapat diperluas ke lembaga-lembaga lain yang membutuhkan evaluasi dan perbaikan sistem.
“Reformasi ini bukan untuk melemahkan, tapi justru memperkuat lembaga negara agar hukum benar-benar menjadi panglima,” tutup Prabowo. (saf)