JAVASATU.COM-MALANG- Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi NasDem, Dr. Suyadi, S.Pd, MM mengingatkan agar pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin benar-benar berpihak pada dunia pendidikan. Ia menekankan pentingnya pengawalan serius terhadap anggaran pendidikan agar Kota Malang tetap menjadi barometer pendidikan di Jawa Timur.
“Keberpihakan terhadap pendidikan tidak bisa ditawar. Semua kebijakan dan anggaran harus dikawal ketat agar pendidikan di Kota Malang benar-benar bermanfaat,” tegas Suyadi, Jumat (2/5/2025) tepat di momen Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS).
Suyadi menyebut program-program unggulan seperti beasiswa dan seragam gratis harus tepat sasaran, terutama menyasar masyarakat kurang mampu.
Ia juga menyoroti rencana perubahan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) dari zonasi menjadi domisili, yang menurutnya harus dikawal bersama agar tidak menimbulkan ketimpangan.
“Dari sekitar 16 ribu lulusan SD, kapasitas SMP negeri hanya mampu menampung 8 ribu. Sisanya harus ditampung sekolah swasta. Maka pemerintah harus mengalokasikan bantuan khusus bagi siswa dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di swasta,” katanya.
Lebih lanjut, Suyadi juga menyinggung program Sekolah Rakyat yang merupakan inisiatif pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Ia menilai meskipun bukan ranah Dinas Pendidikan, DPRD dan Pemkot setempat tetap wajib mengawal implementasinya.
“Sekolah Rakyat ini boarding school yang seluruh biaya operasionalnya ditanggung pemerintah pusat. Leading sector-nya Kementerian Sosial, bukan Dinas Pendidikan. Tapi kami di Komisi D tetap akan mengawasi agar semua berjalan baik,” ujarnya.
Ia menyebut, hadirnya Sekolah Rakyat bisa menjadi tantangan sekaligus pelengkap bagi sekolah negeri dan swasta.
“Negeri jalan, swasta jalan, Sekolah Rakyat pun harus jalan. Semua harus kita dukung agar tidak ada anak di Kota Malang yang terabaikan pendidikannya. Artinya, jangan ada anak di Kota Malang yang tak sekolah,” pungkas Suyadi dengan tegas. (Saf)
