JAVASATU.COM-MALANG- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang memberikan kemudahan kepada hak pilih, apabila mendapatkan kesulitan berada di tempat yang tidak sesuai dengan alamat kartu tanda penduduk (KTP)-nya, masyarakat dapat mengajukan pindah memilih dalam menggunakan hak suaranya, pada pemungutan suara Pemilu Tahun 2024 mendatang.
Komisioner KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika menjelaskan, KPU memberikan tenggang waktu pengurusan paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang.
“Untuk alasan tertentu, pengurusan dapat dilayani hingga tujuh hari sebelum pemungutan suara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 Tahun 2019,” kata pria yang akrab di sapa Dika itu.
Lebih detil Dika menerangkan, bagi masyarakat yang mengajukan pindah memilih, baik kategori daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih tetap (DPT), namun karena keadaan tertentu, tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS bersangkutan, itu bisa memberikan suara di TPS lain.
Adapun pengurusan pindah memilih dapat dilakukan di kantor PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang bertempat di kantor desa/kelurahan di daerah asal maupun tujuan dengan membawa KTP-elektronik atau Kartu Keluarga dan dilengkapi dokumen pendukung alasan pindah memilih.
“Dapat mendatangi PPS setempat jika mengajukan pindah memilih agar dapat segera diproses,” ujar Dika.
Setiap permohonan pindah memilih yang masuk, nantinya petugas akan memeriksa di portal cekdptonline.kpu.go.id. Selanjutnya petugas menerbitkan formulir A-Surat Pindah Memilih atau A-Surat Pindah Memilih LN melalui operator sistem informasi data pemilih (Sidalih) KPU.
Perlu diketahui bahwa pemilih yang dapat mengajukan pindah memilih telah diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2022.
Untuk pindah memilih dalam Pemilu 2024, Pemilih tersebut harus mendatangi Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau KPU Kabupaten/Kota tempat asalnya sesuai dengan KTP atau tempat tujuannya.
“Pemilih datang dengan membawa dokumen syarat pindah memilih. Dokumen yang dibawa sesuai dengan alasan pindah memilih tersebut. Jika pindah memilih karena alasan pekerjaan, maka wajib membawa dokumen penugasan yang ditandatangani oleh pimpinannya,” paparnya.
Setelah mendatangi PPK, PPS atau KPU Kabupaten/Kota, lanjut dia, KPU nantinya akan menentukan TPS bagi pemilih tersebut. Hal tersebut untuk mencegah adanya penumpukan di satu TPS.
“Formulir A saat ini diurus oleh KPU. Dalam formulir A pindah memilih yang diterima dari petugas KPU, akan ada keterangan mencoblos di TPS mana,” jelasnya.
Alasan untuk mengajukan pindah memilih antara lain karena:
a. bekerja di tempat lain
b. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan
di panti sosial atau panti rehabilitasi;
d. menjalani rehabilitasi narkoba;
e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
g. pindah domisili;
h. tertimpa bencana alam;
i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau
j. keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk alasan tertentu, pengurusan pindah memilih dapat dilayani hingga tujuh hari sebelum pemungutan suara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 Tahun 2019 antara lain karena:
a. bertugas di tempat lain
b. menjalani rawat inap
c. tertimpa bencana
d. menjadi tahanan rutan atau lapas / menjadi terpidana. (Agb/Arf)
