JAVASATU.COM-MALANG- Pandemi Covid-19 sudah mulai mereda, jadi sudah selayaknya pemerintah lebih fokus mengembalikan perekonomiannya. Itu artinya Covid-19 sudah tidak bisa menjadi alasan lagi menghambat pembangunan di segala bidang.

Seperti diketahui sebelumnya pada dua tahun terakhir pemerintah harus me-refocussing anggarannya untuk penanganan Covid-19. Salah satu porsi anggaran yang paling banyak di-refocussing adalah program pembangunan. Seperti rehabilitasi jalan dan beberapa pekerjaan lain.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Amarta Faza mengatakan, pada tahun 2022 ini, kondisi pandemi Covid-19 juga telah jauh mereda, jika dibandingkan dengan dua tahun lalu sejak 2020.
“Saya rasa untuk tahun 2022 dan 2023 Covid-19 sudah bukan alasan lagi, karena status kita pandemi berangsur melandai,” ujar Faza, Rabu (10/8/2022).
Berdasarkan catatannya, pada kuartal kedua tahun 2022 ini, pertumbuhan ekonomi telah tumbuh sekitar 5 persen. Sehingga secara umum hal tersebut juga dimungkinkan dapat berimbas pada naiknya pendapatan daerah.
Terkait pertumbuhan ekonomi itu pun juga menjadi salah satu yang ia garis bawahi saat melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Dimana dalam pembahasan tersebut, pihaknya menolak usulan TAPD bahwa pendapatan hanya ditarget naik 1,8 persen.
“Di TAPD juga memasang pendapatan naik hanya 1,8 persen. Ini pasti kita tolak, karena pertumbuhan ekonomi saja kita sudah 5 persen, ndak mungkin pertumbuhan pendapatan cuma 1,8 persen. Makanya kita pasti menuntut terkait kenaikan pendapatan di postur anggaran kita,” terang Politisi Partai NasDem ini.
Maka hal itu dapatnya dijadikan evaluasi untuk program-program pembangunan yang sudah dirancang oleh Pemkab Malang. Termasuk sejumlah program pembangunan yang masih tersisa dan itu harus dirampungkan.
Beberapa diantaranya adalah Pasar Sumedang dan Kolam Renang Kanjuruhan. Terkait dua proyek besar tersebut, dirinya menilai bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi pelaksana kegiatan harus bisa lebih cermat untuk kelanjutan pelaksanannya.
“Kalau kita bicara yang paling bertanggung jawab, mulai perencanaan, pelaksanaan dan kecermatan OPD dalam merencanakan suatu program itu harus lebih dicermati lagi. Karena ibaratnya mereka (OPD) yang merencanakan, melaksanakan dan men-deliver suatu program,” tukasnya. (Agb/Arf)