JAVASATU.COM-MALANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda Persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) TA 2024 serta Persetujuan bersama antara Bupati Malang dan Anggota DPRD Kabupaten Malang tentang Raperda APBD TA 2024, Senin (27/11/2023) sore.
Dalam rapat tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi; Wakil DPRD Kabupaten Malang, Kholiq dan Miskat; Bupati Malang, Sanusi dan Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto.
Dalam sambutannya, Darmadi menyampaikan, penetapan Propemperda menjadi penting sebagai instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
“Propemperda merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita-cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah,” ujar Darmadi dalam sambutannya.
Ada 14 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di tahun anggaran 2024 yang akan dikonsultasikan ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dari jumlah itu, 10 diantaranya merupakan Raperda usulan dari eksekutif, dan 4 Raperda sisanya merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Malang.
Darmadi melanjutkan, khusus Raperda di tahun 2023, DPRD masih memiliki tanggungan menyelesaikan 6 Raperda yang dua diantaranya masih dalam tahap evaluasi gubernur.
“Target kita pasti akan tercapai, karena ini kan belum akhir tahun anggaran, artinya Desember ini, perda yang akan kita bahas ini akan selesai pada Desember ini,” jelas Darmadi saat diwawancara awak media.
Kaitannya dengan Raperda APBD TA 2024, target pendapatan daerah di tahun 2024 naik sebesar 5% dibanding sebelumnya menjadi Rp4.704.833.543.726,84 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.
Bupati Malang, Sanusi melalui Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memaksimalkan anggaran yang sudah direncanakan dengan sebaik mungkin.
“Untuk itu kita harus tetap mempunyai komitmen yang tinggi dalam mengelola anggaran secara bersih, efisien dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Sedangkan untuk target APBD di tahun anggaran 2023 diakui Didik sudah mencapai angka 85%. Salah satu kontribusi terbesar adalah dari sektor pajak.
“Prioritas tahun yang akan datang tetap satu capaian kita di pajak. Pajak itu kan menjadi andalan hampir semua daerah kesana,” pungkasnya.
Acara diakhiri dengan penandatanganan persetujuan Propemperda dan persetujuan bersama atas RAPBD TA 2024. (Adv/Jup)
