JAVASATU.COM-GRESIK- Sebuah kegiatan sosialisasi terkait perizinan usaha pertambangan diinisiasi oleh media online Liranews pada Kamis (1/8/2024) di Vecast 21 Caffe, Kecamatan Balongpanggang, Gresik. Acara ini menghadirkan narasumber dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Gresik. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai perizinan pertambangan kepada para pengusaha galian C yang hadir.
Salah satu pengusaha galian C, Saroni, asal Kecamatan Cerme, menyampaikan keluhannya terkait kesulitan yang dihadapinya dalam mengurus izin tambang tanah urug. Dalam sesi tanya jawab, Saroni menjelaskan bahwa proses perizinan yang rumit menyebabkan sering terjadinya operasi dari Polda Jawa Timur yang berdampak pada penahanan peralatan tambangnya.
“Kami mengelola tambang galian C jenis tanah urug di wilayah persawahan warga atas permintaan mereka. Namun, kami mengalami kesulitan dalam mengurus izin ke Dinas ESDM Jawa Timur. Akibatnya, kami sering terkena operasi dari Polda Jatim, dan peralatan kami sempat disita,” ungkap Saroni.
Menanggapi hal tersebut, Anzla C Ista’la, staf bidang pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, menegaskan bahwa meskipun penambangan dilakukan di lahan milik warga, pengusaha tetap diwajibkan mengurus izin usaha pertambangan. Ia menekankan bahwa tanpa izin, kegiatan tambang dapat dihentikan oleh aparat penegak hukum, dan sanksi hukum akan dikenakan.
“Karena telah mengambil material tanah urug, mengangkut, dan menjualnya, pengusaha tambang wajib mengurus izin usaha pertambangan di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. Jika tidak ada izin, Polda Jawa Timur berhak menghentikan kegiatan dan memberikan sanksi hukum,” jelas Anzla.
Ia juga mengingatkan bahwa sesuai peraturan perundang-undangan, setiap aktivitas penambangan harus dilakukan dengan izin resmi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 dan peraturan lainnya yang mengatur bahwa kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
Anzla menambahkan, pengusaha tambang yang telah mengantongi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hanya berhak menguasai lahannya sesuai titik koordinat yang ditetapkan, dan tidak dapat melakukan eksplorasi, pengangkutan, atau penjualan hasil tambang tanpa izin tambahan seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Sosialisasi ini memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi para pengusaha tambang mengenai pentingnya mematuhi regulasi perizinan dalam menjalankan usaha pertambangan, guna menghindari masalah hukum di masa depan. (Bas/Nuh)
