JAVASATU.COM- Pemerintah dinilai tak cukup hanya bekerja melalui kebijakan dan program dari balik meja. Kehadiran langsung untuk mendengar aspirasi dan persoalan warga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) III Malang, Asep Kusdinar, saat mendampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersilaturahmi dengan keluarga besar Majlis Ta’lim Sabilu Taubah di Kabupaten Blitar, Sabtu malam (5/9/2026).
“Pemerintahan tidak cukup hanya hadir melalui kebijakan dan program. Pemerintah juga harus hadir secara langsung, membangun komunikasi dan mendengarkan masyarakat,” ujar Asep.
Menurut Asep, pertemuan langsung antara pemerintah dan masyarakat menjadi ruang penting untuk membangun komunikasi yang lebih dekat. Dari forum semacam itu, pemerintah dapat mendengar kebutuhan dan dinamika yang berkembang langsung dari warga.
“Silaturahmi membuka ruang komunikasi yang lebih cair. Ada kedekatan, ada kebersamaan dan yang paling penting ada kesempatan untuk saling mendengarkan,” katanya.
Asep mengatakan, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui kebijakan yang tepat. Kehadiran pemerintah dan komunikasi langsung dengan masyarakat juga menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan tersebut.
Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda. Karena itu, pemerintah perlu turun langsung agar tidak hanya melihat persoalan dari balik meja, tetapi memahami kondisi yang benar-benar dihadapi masyarakat.
“Ketika pemerintah hadir dan mau mendengarkan, masyarakat juga memiliki ruang untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dan harapannya. Dari komunikasi seperti inilah kepercayaan dapat tumbuh,” jelasnya.
Dalam konteks kewilayahan, Bakorwil III Malang terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, stakeholder, serta berbagai unsur masyarakat di wilayah kerjanya.
Kehadiran Asep mendampingi Khofifah di Blitar menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan berbagai elemen masyarakat.
Asep menilai komunikasi yang terbangun dengan baik menjadi fondasi sebelum pemerintah menjalankan kerja-kerja kolaboratif untuk menyelesaikan persoalan daerah.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Semangat kebersamaan harus terus kita rawat. Pemerintah, masyarakat dan seluruh stakeholder harus berjalan bersama, karena pembangunan pada akhirnya adalah kerja bersama,” tutur Asep.
Menurut Asep, silaturahmi merupakan salah satu cara membangun modal sosial sebelum masuk pada kerja kolaboratif yang lebih konkret. Hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan memudahkan koordinasi ketika menghadapi persoalan di lapangan.
“Kalau komunikasi sudah terbangun, kolaborasi akan lebih mudah dilakukan. Dari kolaborasi itulah kita bisa mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” ungkapnya.
Semangat tersebut sejalan dengan DNA Baru Bakorwil Malang, yakni Kolaborasi, Gotong Royong, Solusi. Tiga prinsip tersebut, kata Asep, harus diterapkan dalam pola kerja pemerintahan di wilayah.
“Kolaborasi bukan hanya konsep, tetapi harus menjadi cara kita bekerja. Gotong royong bukan hanya nilai, tetapi harus menjadi energi pembangunan. Dan setiap koordinasi harus bermuara pada solusi,” tegas Asep.
Silaturahmi Khofifah bersama keluarga besar Majlis Ta’lim Sabilu Taubah menjadi bagian dari rangkaian kehadiran Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Blitar.
Sebelumnya, pemerintah juga menghadirkan sejumlah intervensi untuk menjawab kebutuhan masyarakat, antara lain penanganan kekeringan melalui penyaluran bantuan air bersih serta Pasar Murah untuk membantu menjaga daya beli masyarakat.
Bagi Asep, berbagai bentuk kehadiran tersebut menunjukkan bahwa pelayanan pemerintah tidak berhenti pada pelaksanaan program. Pemerintah juga perlu membangun hubungan dan komunikasi langsung agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah.
“Pembangunan bukan hanya tentang program, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah hadir, membangun hubungan dan memastikan masyarakat merasa menjadi bagian dari proses pembangunan,” ujarnya.
Asep menambahkan, masyarakat bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga bagian penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di daerah. Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan warga perlu terus dibangun melalui berbagai ruang perjumpaan.
“Ketika pemerintah hadir, mendengar dan kemudian bergerak bersama masyarakat, di situlah pembangunan menjadi lebih kuat dan lebih bermakna,” pungkasnya. (ich/arf)
