JAVASATU COM-MALANG- Universitas Tribuana Tunggadewi (Unitri) Malang terus berupaya mendekatkan para mahasiswa dengan realitas politik melalui kegiatan kuliah lapangan yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Malang. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan tugas dan fungsi legislatif kepada mahasiswa, sekaligus mendewasakan mereka dalam menentukan sikap politik.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unitri, Dr. Agung Prasojo, menekankan pentingnya mahasiswa memahami dunia nyata, khususnya dalam konteks tugas dan kewenangan anggota DPRD.
“Ini bagian dari pendidikan politik agar mahasiswa mengerti bagaimana sebenarnya peran dan fungsi DPRD dalam mewakili rakyat,” ujar Agung dalam acara yang digelar pada Rabu (23/10/2024) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang.
Agung mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami tugas DPRD, sehingga dalam pemilihan wakil rakyat sering kali asal memilih tanpa mempertimbangkan kapasitas dan komitmen calon. Padahal, menurutnya, anggota DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
“Pendidikan politik ini penting untuk mendewasakan masyarakat, sehingga mereka bisa memilih wakil yang benar-benar berkomitmen. Setelah terpilih, masyarakat bisa melihat kredibilitas wakil mereka,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa demokratisasi tidak bisa dibangun hanya melalui teori, tetapi juga harus dibarengi dengan pengalaman langsung di lapangan.
“Mahasiswa perlu tahu kondisi lapangan, tidak hanya teori. Ini langkah nyata untuk membangun kesadaran politik yang matang,” jelas Agung.
Sementara itu, Abdul Qodir, SH, anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PDI Perjuangan yang menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut, juga menekankan pentingnya keterbukaan DPRD terhadap masyarakat, khususnya generasi muda.
“Mindset bahwa DPRD hanya menghabiskan uang negara harus dihapuskan. Mahasiswa perlu mengenal lebih dekat tugas dan tanggung jawab anggota DPRD,” papar Abdul Qodir.
Ia juga menekankan bahwa DPRD bukanlah pejabat negara, melainkan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang berperan sebagai fungsi kontrol anggaran dan pengawasan program eksekutif.
“Kami berharap program seperti ini bisa membangun sinergi antara eksekutif dan legislatif, sehingga program-program kerakyatan bisa menjadi fokus utama,” tutup Abdul Qodir. (Agb/Saf)
