JAVASATU.COM-MALANG- Setelah resmi terbentuk, Komisi IV DPRD Kabupaten Malang menegaskan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq, menyatakan bahwa perbaikan di sektor ini menjadi prioritas karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sejalan dengan amanat pemerintah pusat.
“Bidang kesehatan dan pendidikan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, dan hal ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” ujar Zia’ul Haq, Kamis (31/10/2024).
Zia’ul mengungkapkan bahwa sejumlah masalah masih perlu diselesaikan, termasuk pelayanan kesehatan melalui BPJS yang difasilitasi APBD Kabupaten Malang (PBID). Menurutnya, ada kendala seperti tunggakan pembayaran yang menghambat kelancaran program Universal Health Coverage (UHC) di wilayah tersebut.
“Ada tunggakan miliaran rupiah terkait BPJS PBID Kabupaten Malang yang perlu segera diselesaikan. Kami perlu memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses kesehatan yang mudah,” jelas Zia’ul yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra.
Selain itu, Komisi IV akan mengawal program makan siang bergizi untuk siswa, sebuah program yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto. Zia’ul menilai program ini sangat berhubungan dengan peningkatan kualitas pendidikan, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Program ini penting bagi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan, terutama di daerah 3T,” kata Zia’ul.
Namun, ia mengakui bahwa implementasi program tersebut memerlukan pemetaan yang cermat, mengingat luas wilayah Kabupaten Malang dengan sebaran penduduk di 33 kecamatan, 378 desa, dan 12 kelurahan.
“Wilayah kita luas dengan hampir 2 juta penduduk, jadi pemetaan dan penyesuaian dengan kemampuan APBD sangat penting agar program ini tepat sasaran,” pungkasnya. (Arf)
