JAVASATU.COM-GRESIK- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menetapkan sembilan prioritas pembangunan untuk tahun 2026 dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Acara ini berlangsung di Ruang Putri Cempo, Kantor Bupati Gresik, Selasa (11/2/2025), dengan tema “Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Didukung Tata Kelola Pemerintah yang Adaptif”.
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menegaskan bahwa sembilan prioritas pembangunan tersebut dirancang untuk mendukung kebijakan nasional Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win Presiden RI Prabowo Subianto. Prioritas ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemkab Gresik dalam merancang program yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Program yang disusun harus benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui prioritas ini, kita ingin memastikan pembangunan di Gresik lebih terarah dan memberikan dampak positif bagi semua lapisan masyarakat,” ujar Bupati Yani.
Adapun sembilan prioritas pembangunan Kabupaten Gresik untuk tahun 2026 meliputi:
- Pengentasan kemiskinan yang inklusif, partisipatif, dan tepat sasaran.
- Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan fiskal daerah dengan kemudahan layanan investasi.
- Perkembangan ekologi melalui ekowisata, budaya, dan industri ramah lingkungan.
- Peningkatan kualitas pendidikan dengan perluasan akses dan kesejahteraan tenaga pendidik.
- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak, dan responsif gender.
- Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan.
- Penguatan budaya berbasis kearifan lokal Gresik yang agamis.
- Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan.
- Penguatan reformasi birokrasi dengan pelayanan publik inklusif dan pengembangan smart government berbasis satu data pembangunan.
Bupati Yani juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam merumuskan RKPD.
“Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga Gresik,” tambahnya.
Acara ini dihadiri Ketua DPRD Gresik, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah Gresik, Kepala Bappeda Gresik, kepala dinas terkait, serta sejumlah tamu undangan. Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk mencapai kesepakatan demi kemajuan pembangunan Kabupaten Gresik yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Bas/Saf)
