JAVASATU.COM- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kediri memperkuat kemampuan petugas Mal Pelayanan Publik (MPP) agar lebih peka dan responsif dalam melayani penyandang disabilitas.
Penguatan ini dilakukan melalui sosialisasi bertema “Peningkatan Kapasitas Pelayanan dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Inklusif untuk Memenuhi Hak Difabel” yang digelar pada Kamis (13/11/2025) di Ruang Kilisuci Balai Kota Kediri.
Kegiatan tersebut diikuti instansi pengisi layanan di MPP, pegawai DPMPTSP, serta perwakilan penyandang disabilitas dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Kediri.
Fokus utama program ini adalah meningkatkan kepekaan dan pemahaman petugas terhadap kebutuhan khusus para difabel saat mengakses layanan perizinan maupun administrasi publik lainnya.
Kepala DPMPTSP Kota Kediri, Edi Darmasto, S.E., Ak., CA., menegaskan bahwa peningkatan kapasitas petugas menjadi prioritas karena mereka berada di garis depan pelayanan.
“Petugas harus memahami kebutuhan khusus para difabel agar pelayanan tidak menyulitkan, justru mempermudah. Pemahaman inilah yang ingin kami kuatkan melalui kegiatan ini,” ujar Edi.
Menurut Edi, keterampilan teknis saja tidak cukup. Petugas perlu memiliki empati, pendekatan yang tepat, serta kemampuan menjelaskan prosedur secara ramah dan mudah dipahami oleh pengguna layanan dari kalangan difabel.
Selain menyasar petugas, kegiatan ini juga memberikan pendampingan terkait proses perizinan usaha melalui aplikasi OSS RBA kepada para penyandang disabilitas.
Dengan demikian, tidak hanya petugas yang memahami kebutuhan difabel, tetapi para difabel juga memperoleh pengetahuan teknis terkait pengurusan perizinan.
Edi berharap, setelah mengikuti pelatihan ini, seluruh petugas MPP dapat lebih siap dan sigap memberikan layanan publik yang ramah difabel.
“Kami ingin seluruh layanan publik di Kota Kediri benar-benar inklusif, tidak hanya dari sisi fasilitas, tetapi juga dari cara petugas melayani,” tutupnya.
Perwakilan HWDI Kota Kediri menyampaikan apresiasinya. Mereka menilai kegiatan ini membuka ruang komunikasi langsung antara petugas dan penyandang disabilitas.
“Kami merasa diperhatikan. Pemahaman mengenai layanan perizinan sering kali menjadi kendala bagi difabel, dan pendampingan seperti ini sangat membantu,” ujar salah satu perwakilan HWDI.
Dengan pelatihan ini, Pemkot Kediri menegaskan komitmennya untuk memastikan layanan publik yang setara, mudah diakses, dan humanis bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. (kur/nuh)