JAVASATU.COM- Keberhasilan Indonesia mencatatkan produksi beras tertinggi sepanjang sejarah di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto, mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Capaian ini dinilai sebagai tonggak penting dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Analis kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung, menyatakan bahwa pencapaian swasembada beras harus diikuti dengan perhatian pada kesejahteraan petani.
“Kami mengapresiasi capaian swasembada pangan di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto. Ini hasil kerja keras banyak pihak berkat dukungan dan komitmen Presiden. Namun, keberhasilan ini tidak boleh berhenti pada angka produksi semata. Negara wajib memastikan petani hidup sejahtera,” ujar Nasky dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia resmi mencapai swasembada beras pada Rabu (31/12/2025), salah satunya ditandai dengan tidak adanya impor beras sepanjang tahun 2025.
Alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta itu menambahkan, keberhasilan ini menunjukkan keberpihakan Presiden terhadap petani dan kekuatan pangan nasional.
“Ini bukan sekadar angka statistik, tetapi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap petani,” kata Nasky.
Menurut Nasky, capaian swasembada beras tidak lepas dari konsistensi kebijakan Presiden Prabowo yang menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan. Program subsidi pupuk, perluasan lahan produktif, dan investasi teknologi modern dinilai memberi dampak signifikan bagi petani.
“Sejak awal, Presiden Prabowo menempatkan petani sebagai garda depan pembangunan. Ini bukan janji kampanye, tapi dijalankan dalam kebijakan nyata,” tegas Nasky.
Lebih jauh, Nasky menjelaskan, swasembada beras berarti kebutuhan domestik terpenuhi tanpa ketergantungan impor, sehingga Indonesia lebih terlindungi dari gejolak harga pangan global, krisis geopolitik, dan gangguan rantai pasok internasional.
“Selain itu, swasembada membuka peluang penguatan sektor pertanian melalui perbaikan infrastruktur irigasi, distribusi pupuk, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern,” imbuhnya.
Analis ini juga menyoroti langkah Presiden yang menegaskan kesiapan Indonesia menyalurkan bantuan beras untuk rakyat Palestina saat berpidato di Sidang Umum PBB di New York.
“Ini menunjukkan kekuatan pangan Indonesia kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga hadir untuk kemanusiaan global,” tambahnya.
Meski begitu, Nasky mengingatkan, swasembada beras tidak otomatis menjamin kesejahteraan petani. Berdasarkan data, sebagian besar petani Indonesia masih berpendapatan rendah, memiliki lahan sempit, dan menghadapi biaya produksi tinggi. Harga gabah di tingkat petani kerap tidak stabil dan tidak mencerminkan biaya produksi.
“Jika negara sudah swasembada tapi petaninya tetap miskin, ada yang keliru dalam tata kelola pangan. Swasembada harus memastikan hasil panen petani terserap maksimal dengan harga adil, bukan menekan petani di hulu,” tegasnya.
Ke depan, Nasky mendorong pemerintah menjadikan kesejahteraan petani sebagai indikator keberhasilan swasembada.
“Bukan hanya soal cukup atau tidaknya beras, tetapi apakah petani bisa hidup layak, menyekolahkan anak, dan berproduksi secara berkelanjutan,” tutupnya. (arf)