JAVASATU.COM- Analis kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung, mengapresiasi pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss. Ia menilai pidato tersebut menandai kehadiran Indonesia bukan sekadar sebagai peserta forum global, melainkan sebagai penyampai gagasan dan arah kebijakan ekonomi di tengah ketidakpastian geopolitik dunia.
Menurut pandangan Nasky, pidato Presiden Prabowo di Davos mencerminkan visi besar Indonesia melalui gagasan “Prabowonomics”, yakni transformasi ekonomi yang berangkat dari pengalaman negara berkembang namun tetap relevan dalam diskursus global saat ini.
“Ia menyebut, pidato Presiden Prabowo di WEF 2026, Swiss, tidak sekadar berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi menekankan bahwa stabilitas, kedaulatan ekonomi, dan pembangunan manusia merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan ekonomi nasional maupun global,” ujar Nasky dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta itu menilai, visi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di WEF 2026 merupakan tawaran solusi konkret atas rapuhnya tatanan dunia saat ini.
Ia menegaskan, narasi Presiden Prabowo yang menekankan keadilan sosial serta kritik terhadap praktik ekonomi berbasis keserakahan atau greedonomics bukan sekadar retorika diplomatik. Pesan tersebut dipandang sebagai respons tegas terhadap realitas geopolitik global yang selama ini dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak.
“Pesan Presiden Prabowo mengenai keterkaitan antara kemakmuran dan keadilan sosial memiliki resonansi kuat dengan dinamika geopolitik global saat ini, di tengah dunia yang semakin multipolar, konflik antarwilayah yang kian meruncing, serta ketidakpastian ekonomi dan politik di berbagai negara,” kata Nasky.
Ia menegaskan, stabilitas global tidak cukup hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata.
“Stabilitas global memerlukan fondasi moral yang kuat berupa keadilan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia,” tegasnya.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa NPT ini memaparkan laporan International Labour Organization (ILO) tahun 2025 yang mencatat penurunan kemiskinan ekstrem global dari 39 persen menjadi 10 persen. Namun demikian, kesenjangan kekayaan masih tergolong tinggi, dengan 1 persen kelompok terkaya menguasai hampir 20 persen pendapatan dan 38 persen kekayaan dunia.
“Kondisi ini mempertegas pesan Presiden Prabowo bahwa kemakmuran global tidak bermakna tanpa stabilitas dan keadilan sosial,” jelasnya.
Kritik terhadap Greedonomics
Salah satu poin krusial yang disoroti Nasky adalah kritik terbuka Presiden Prabowo terhadap greedonomics, yang dikaitkan dengan praktik ekonomi ilegal seperti perkebunan sawit dan pertambangan liar.
Ia menilai sikap Presiden Prabowo sebagai langkah tegas dan berani negara dalam menegakkan etika pasar serta keadilan sosial. Pemerintah, kata dia, telah menunjukkan komitmen nyata melalui penyitaan sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan sawit ilegal, penutupan 1.000 lokasi tambang ilegal, serta pencabutan izin 28 perusahaan yang membangun perkebunan di kawasan hutan lindung.
“Pasar tidak boleh dibiarkan bergerak tanpa kendali nilai. Pembangunan harus berpihak pada kepentingan publik, bukan semata akumulasi modal elite,” ucap Nasky.
Penguatan dan Peningkatan Kualitas SDM
Selain itu, Nasky juga menyoroti transisi kebijakan nasional yang menempatkan penguatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai pilar utama pembangunan nasional. Di antaranya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan revitalisasi Sekolah Rakyat (SR) yang dinilai sebagai langkah strategis dan sistematis untuk mengikis mata rantai kemiskinan ekstrem.
Program Sekolah Rakyat memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem melalui kolaborasi Kementerian Sosial dan Kementerian Agama. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan masih menjadi faktor utama kemiskinan, dengan 74,51 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem berpendidikan SD ke bawah.
“Strategi ini merupakan upaya sistematis Presiden Prabowo untuk mengikis kemiskinan ekstrem dari akarnya,” lanjut Nasky.
Ia menambahkan, pandangan Presiden Prabowo di WEF 2026 dinilai tidak hanya relevan dengan tantangan global, tetapi juga memberikan arah yang jelas bagi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan sosial.
“Oleh sebab itu, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, kami memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah strategis Presiden Prabowo dalam pembangunan SDM, sebagaimana disampaikan dalam pidatonya di WEF 2026 Swiss,” ujarnya.
Menurut Nasky, komitmen terhadap pendidikan, digitalisasi sekolah, serta peningkatan kualitas manusia Indonesia menunjukkan bahwa Prabowonomics tidak hanya berorientasi pada indikator makro, melainkan juga pada investasi jangka panjang terhadap manusia sebagai aktor utama pembangunan.
Ia memandang pendekatan tersebut sebagai sinyal kuat bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Prabowonomics memiliki potensi menjadi kontribusi Indonesia bagi pemikiran ekonomi global, selama konsistensi antara narasi internasional dan implementasi kebijakan dalam negeri terus dijaga,” pungkasnya. (arf)