JAVASATU.COM- Pola desentralisasi pengelolaan sampah di Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, mendapat pujian dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu (DLH). Sistem yang menuntaskan sampah hingga tingkat RW itu dinilai sejalan dengan visi pembangunan “Mbatu Sae” yang diusung Pemerintah Kota Batu.
Kepala DLH Kota Batu, Dian Fachroni, menegaskan penguatan pengelolaan berbasis desa menjadi strategi utama untuk mengurangi ketergantungan pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Saat ini, jumlah Tempat Pengolahan Sampah Reuse-Reduce-Recycle (TPS3R) di Kota Batu telah ditingkatkan dari 19 menjadi 34 unit yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan.
“Kami mendorong agar pengolahan sampah diselesaikan di tingkat desa supaya lebih efektif dan mampu menekan beban TPA,” ujarnya, Senin (2/3/2026).
Menurut Dian, dampak kebijakan tersebut mulai terlihat. Data DLH menunjukkan pengaduan masyarakat terkait sampah menurun dari 16 kasus pada 2024 menjadi 13 kasus pada 2025. Program Desa Berseri juga dinilai meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
DLH optimistis, penguatan desentralisasi di tingkat desa akan membuat sistem pengelolaan sampah di Kota Batu semakin efektif sekaligus mempercepat terwujudnya visi “Mbatu Sae” yang berkelanjutan.
“Kami tidak hanya menambah TPS3R, tetapi juga menggulirkan Gerakan Dekomposter dengan mendistribusikan 10 ribu unit komposter rumah tangga. Program ini diperkuat dengan kebijakan Zero Waste dan One Day Process untuk mengantisipasi lonjakan sampah, terutama saat musim liburan,” tambahnya.
Di Junrejo, setiap RW mengelola Tempat Penampungan Sementara (TPS) secara mandiri. Kepala Desa Junrejo, Andi Faisal Hasan, menyebut sistem tersebut telah berjalan bahkan sebelum TPA Tlekung ditutup. Seluruh sampah ditangani di wilayah desa tanpa dibuang ke luar daerah.
“Semua kami selesaikan di desa dan tidak pernah dibuang ke luar wilayah,” tegasnya saat ditemui di kantornya.
Sinergi antar-RW turut diperkuat. TPS di RW 01 membantu pengolahan sampah dari RW 03 dan RW 05 yang memiliki keterbatasan lahan.
“Pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp20 juta per tahun melalui APBDes, dengan stimulan Rp1 juta untuk masing-masing RW guna mendukung pembangunan fasilitas TPS lingkungan,” ungkap Faisal.
Ketua Pengelolaan Sampah RW 05, Dibsuwanto, mengatakan pengangkutan sampah dilakukan empat kali dalam sepekan guna mencegah penumpukan. Ia menekankan keberhasilan pengelolaan sangat bergantung pada kesadaran warga dalam memilah sampah sejak dari rumah.
“Penanganan sampah di RW 05 berjalan cukup baik. Meski TPS kami masih baru dan membutuhkan penataan lanjutan, kami berharap masyarakat semakin disiplin memilah sampah dari rumah agar memudahkan petugas saat proses pengolahan,” ujarnya. (yon/nuh)