JAVASATU.COM- Insiden mobil listrik yang mengalami gangguan di perlintasan kereta api kembali menjadi sorotan publik. Peristiwa tersebut tidak hanya memicu perhatian soal keselamatan di lapangan, tetapi juga membuka kritik terhadap sistem transportasi nasional yang dinilai belum siap menghadapi perkembangan teknologi mobilitas modern.
Pakar kebijakan publik sekaligus anggota Departemen Kajian Transportasi dan Konektivitas Wilayah Himpunan Alumni IPB, Bimo Andono, menegaskan bahwa insiden tersebut tidak tepat jika langsung dikaitkan dengan kelemahan teknologi mobil listrik.
“Ini bukan soal mobil listrik tidak kompatibel dengan rel kereta. Ini adalah cerminan nyata dari kegagalan kita membangun sistem transportasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,” ujar Bimo, dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).
Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada sistem keselamatan dan infrastruktur perlintasan sebidang yang masih banyak mengandalkan mekanisme manual serta belum terintegrasi dengan teknologi pengawasan modern.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketertinggalan serius dalam pengelolaan transportasi nasional, terutama di titik-titik rawan seperti perlintasan kereta api yang masih terbuka.
“Kita sedang bicara tentang era kendaraan berbasis digital dan listrik, tetapi masih mengandalkan perlintasan dengan standar keselamatan yang tertinggal puluhan tahun. Ini bukan sekadar ketimpangan, ini kegagalan perencanaan,” tegasnya.
Bimo juga menyoroti adanya paradoks dalam kebijakan transportasi nasional. Di satu sisi, pemerintah mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik, namun di sisi lain kesiapan infrastruktur pendukung belum dibangun secara menyeluruh.
“Kita terlalu fokus pada hilirisasi teknologi, tetapi abai pada kesiapan ekosistemnya. Akibatnya, kebijakan menjadi tidak sinkron dan berpotensi menimbulkan risiko baru di lapangan,” katanya.
Sebagai langkah perbaikan, ia mendorong penghapusan bertahap perlintasan sebidang di titik rawan serta penerapan sistem deteksi kendaraan berbasis real-time untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan kereta api.
“Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif. Keselamatan publik harus dibangun melalui desain sistem yang cerdas, bukan sekadar respons atas tragedi,” tutup Bimo.
Insiden ini, menurutnya, harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi nasional agar tidak terus mengulang persoalan serupa di masa mendatang. (saf)
