JAVASATU.COM- Ancaman perang informasi, perang ekonomi, hingga perang kognitif menjadi sorotan dalam diskusi terbatas bertema “Kedaulatan Negara Menyongsong Indonesia Emas 2045” yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya, Senin (22/6/2026).
Forum mempertemukan akademisi, militer, organisasi profesi, dan media dalam satu ruang diskusi untuk membahas strategi penguatan kedaulatan negara di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Sejumlah tokoh hadir, di antaranya Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf Wahyu Ramadhanus Suryawan, Dekan FISIP UB Dr. Ahmad Imron Rozuli, Ketua Umum PISHI Dr. Wadji, serta CEO Nusadaily Group Hanan Jalil.
Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf Wahyu Ramadhanus Suryawan menegaskan bahwa tantangan kedaulatan negara saat ini tidak lagi terbatas pada aspek militer, tetapi juga merambah ke ruang informasi dan kognitif masyarakat.
“Kita harus sadar bahwa sekarang sedang terjadi perang ekonomi, perang kognitif, dan perang informasi. Jangan sampai ketika memasuki tahun 2045 generasi kita tidak siap menghadapi tantangan tersebut,” ujar Kolonel Wahyu.
Ia menambahkan, strategi kedaulatan negara harus disusun secara terintegrasi dari pusat hingga daerah, serta melibatkan seluruh kementerian dan lembaga agar selaras dengan grand strategy nasional.
“Strategi pemerintah pusat hingga daerah harus sinkron. Penjabaran visi dan misi pemerintah pusat harus bisa diterjemahkan secara selaras oleh seluruh daerah,” katanya.
Wahyu juga menekankan bahwa kedaulatan negara tidak hanya mencakup pertahanan, tetapi juga ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan penguasaan informasi di era digital.
Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia (PISHI) Dr. Wadji menyoroti pentingnya peran akademisi dalam memberikan analisis kritis dan solusi berbasis data terhadap berbagai persoalan kebangsaan.
“Bagi kalangan ilmuwan, ukuran yang paling penting bukan siapa yang mengusulkan kebijakan, tetapi seberapa besar manfaatnya bagi rakyat. Kritik harus menjadi bagian dari upaya perbaikan bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kedaulatan negara harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup rakyat, bukan sekadar konsep politik semata.
Dekan FISIP Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imron Rozuli menilai bahwa Indonesia Emas 2045 hanya dapat dicapai jika sistem kebangsaan dibangun secara kuat dan berkelanjutan.
“Yang harus dibenahi bukan semata-mata orangnya, melainkan sistemnya. Ketika sistem diperbaiki, para ‘aktor’ akan ikut berubah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penyiapan generasi muda melalui penguatan ideologi, pendidikan, dan perencanaan strategis jangka panjang.
Sementara itu, CEO Nusadaily Group Hanan Jalil menyoroti pentingnya kebijakan ekonomi negara yang mampu menggerakkan perekonomian di lapisan bawah masyarakat.
“Kalau ekonomi hanya berputar di kelompok atas, maka masyarakat di bawah akan kesulitan. Karena itu belanja pemerintah harus menjadi penggerak ekonomi rakyat,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor penentu utama keberhasilan Indonesia Emas 2045.
“Pembangunan fisik penting, tetapi pembangunan manusia jauh lebih penting. Indonesia Emas 2045 hanya akan terwujud jika SDM kita dipersiapkan dengan baik,” ujarnya.
Diskusi tersebut menyimpulkan bahwa kedaulatan negara tidak hanya dipahami dalam konteks pertahanan, tetapi juga mencakup kemandirian ekonomi, ketahanan pangan, energi, serta kemampuan menghadapi perang informasi dan kognitif di era digital.
Forum akan dilanjutkan dengan diskusi lanjutan di Kota Malang serta rencana Seminar Nasional Kedaulatan Negara Menuju Indonesia Emas 2045 yang akan digelar secara hybrid dengan melibatkan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. (saf)
