JAVASATU.COM- Nahdlatul Ulama (NU) mendorong penataan ekosistem pertanian untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga dapat menjadi penggerak rantai pasok pangan dari petani hingga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pasokan bahan pangan untuk SPPG membutuhkan dukungan sektor pertanian yang kuat dan terintegrasi. Karena itu, NU melihat MBG sebagai peluang untuk menata ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir.
Gagasan tersebut dibahas dalam kegiatan “Membangun Ekosistem Pertanian Pendukung Makan Bergizi Gratis” yang digelar Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) PBNU di Pesantren Al Itqan, Semarang, Senin (10/8/2026) lalu.. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya PBNU memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan program MBG.
Ketua Tim Koordinasi dan Akselerasi MBG PBNU, Alissa Wahid, mengatakan kegiatan tersebut merupakan pertemuan kedua yang digelar tim untuk membahas penguatan pelaksanaan MBG. Kali ini pembahasan lebih diarahkan pada pembentukan ekosistem pertanian yang dapat mendukung kebutuhan SPPG.
“Acara ini merupakan kali kedua dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Akselerasi MBG PBNU. Akan tetapi acara sekarang lebih masif dan berusaha merumuskan ekosistem pertanian pendukung SPPG,” kata Alissa.
PBNU mendapat amanah dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membangun 1.000 dapur MBG. Namun, hingga saat ini Tim Koordinasi dan Akselerasi PBNU baru mendampingi sekitar 200 dapur.
Menurut Alissa, penguatan ekosistem pertanian menjadi penting karena sebagian dapur MBG di lingkungan NU dikelola pesantren. Kebutuhan bahan pangan dapur tersebut perlu dihubungkan dengan potensi pertanian yang dimiliki masing-masing daerah.
LPP PBNU bersama jajaran LPP di berbagai tingkatan dinilai memiliki peran penting dalam membangun rantai pasok tersebut. Konsolidasi antara LPP dan pengelola SPPG diperlukan agar kebutuhan dapur dapat dipenuhi dari potensi produksi pertanian di daerah.
Perwakilan LPP PBNU, Chandra Aprianto, mengatakan pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang konsolidasi, tetapi juga untuk mempertemukan LPP dengan SPPG agar kebutuhan bahan pangan dapat dipetakan secara lebih jelas.
“Acara ini sangat penting, tidak saja sebagai konsolidasi tapi juga bagaimana masing-masing LPP PCNU bisa mendukung SPPG dan saling melengkapi antar-LPP PCNU untuk pemenuhan kebutuhan dapur,” ujar Chandra.
Chandra mengatakan selama ini konsolidasi antar-LPP PCNU maupun dengan pengelola dapur MBG belum berjalan optimal. Karena itu, pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara LPP dan SPPG.
“Selama ini LPP PCNU belum melakukan konsolidasi antar-LPP, begitu juga dengan pihak dapur. Jadi pertemuan ini akan sangat bermanfaat bagi LPP dan dapur dampingan TKA MBG PBNU,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, LPP dan SPPG yang didampingi Tim Koordinasi dan Akselerasi (TKA) PBNU dipertemukan untuk membangun pola kerja sama. Dialog diarahkan pada proses business matching dengan mempertemukan kebutuhan dapur MBG dan kemampuan produksi pertanian di masing-masing daerah.
Sekretaris TKA PBNU, Gus Ulun Nuha, memfasilitasi dialog tersebut. Pengurus LPP di masing-masing cabang didorong berkomunikasi langsung dengan pengelola dapur MBG untuk memetakan kebutuhan bahan pangan sekaligus potensi produk yang dapat disediakan.
Selain dialog, kegiatan tersebut juga menampilkan sejumlah produk pertanian yang dikembangkan pengurus LPP NU. Pertemuan dihadiri ratusan pengurus LPP dari berbagai daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut KH Fahmi Akbar Idries dan Gus Ulun Nuha. KH Fahmi menekankan pentingnya keterlibatan LPP PBNU dalam membangun rantai pasok pangan untuk mendukung SPPG.
“Ekosistem pertanian SPPG adalah rantai pasok pangan terintegrasi yang menghubungkan langsung hasil panen petani, peternak, dan UMKM lokal dengan dapur pelayanan gizi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar KH Fahmi Akbar Idries mewakili TKA PBNU.
Dengan pola tersebut, NU melihat program MBG tidak hanya sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai peluang memperkuat ekosistem ekonomi lokal. Petani, peternak, UMKM, pesantren, LPP, dan pengelola SPPG dapat terhubung dalam satu rantai pasok pangan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG. (arf)
