JAVASATU.COM- Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Blitar Raya mendorong kenaikan anggaran belanja media Pemerintah Kabupaten Blitar pada 2027 menjadi Rp1,5 miliar. Usulan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfotik), serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Selasa (27/10/2026).

Usulan tersebut muncul setelah anggaran belanja media Pemkab Blitar disebut turun dari lebih dari Rp1 miliar menjadi sekitar Rp400 juta. Anggaran yang tersedia dinilai belum memadai untuk mengakomodasi kebutuhan kerja sama publikasi dengan sekitar 122 perusahaan media yang tergabung dalam Pokja Kominfo.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto, yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar), mengakui keterbatasan anggaran belanja media menjadi perhatian bersama. Ia menyatakan akan mengupayakan penambahan anggaran bersama jajaran eksekutif dalam pembahasan anggaran tahun depan.
“Ini keprihatinan kita bersama. Namun, pada tahun depan akan kami upayakan bersama jajaran eksekutif. Angka Rp1,5 miliar sangat ideal bagi belanja media untuk 122 media di Pokja Kominfo,” kata Sugianto dalam RDP di ruang Komisi III DPRD Kabupaten Blitar.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Blitar, Sisilia Dyah Kristiani, menyatakan usulan penambahan anggaran masih dapat dibahas karena penyusunan anggaran 2027 belum rampung. Namun, besaran alokasi tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Karena tahun depan masih dalam pembahasan, tentunya belanja media yang minim tersebut masih bisa dinaikkan sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Blitar, Agung Wicaksono, mengakui keterbatasan anggaran menyulitkan pihaknya dalam mengakomodasi kebutuhan kerja sama dengan sekitar 122 perusahaan media.
“Kami harapkan proses penambahan belanja media bisa direalisasikan. Tentunya, itu akan memudahkan kami dalam membreakdown anggarannya,” kata Agung.
Ketua SMSI Blitar Raya, Prawoto Sadewo, menegaskan usulan kenaikan anggaran tersebut ditujukan bagi seluruh media yang tergabung dalam Pokja Kominfo, bukan hanya anggota SMSI Blitar Raya.
“Perjuangan ini untuk seluruh awak media di Pokja Kominfo, tidak hanya untuk anggota SMSI Blitar Raya. Sebenarnya, anggaran belanja yang kami ajukan itu sangat minim sekali,” ujar Prawoto.
Ia memahami kondisi keuangan daerah sedang menghadapi tekanan akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, keterbatasan anggaran juga berdampak pada sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Namun, apa boleh buat, kita saling menyadari keuangan daerah kita sedang tidak baik-baik saja. Bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mengalami hal yang sama akibat pemangkasan dari pusat,” jelasnya.
Pembahasan anggaran belanja media 2027 masih berlanjut. Usulan Rp1,5 miliar belum menjadi keputusan final dan masih harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. (ich/arf)





