OPINI
Menata Data, Menjaga Privasi: Tanggung Jawab dalam Pelayanan Publik Digital
Oleh: Zaskia Kurnia Putri Diana – Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
(Opini disusun untuk memenuhi tugas perkuliahan)
Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara pemerintah menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai urusan administrasi yang sebelumnya harus dilakukan secara langsung kini mulai beralih ke sistem elektronik, mulai dari pengurusan dokumen kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga administrasi perpajakan. Perubahan ini memberikan kemudahan karena masyarakat dapat mengakses pelayanan dengan lebih cepat dan praktis. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu keamanan data pribadi dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola informasi masyarakat.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, data bukan sekadar kumpulan angka atau identitas seseorang. Data merupakan sumber informasi yang digunakan untuk menentukan kebijakan, menyusun program, menetapkan sasaran bantuan, serta mengevaluasi pelayanan publik. Pemerintah membutuhkan data yang akurat agar keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi masyarakat. Akan tetapi, semakin banyak informasi yang dikumpulkan melalui sistem digital, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan.
Persoalan ini dibahas dalam buku ajar Kerangka Kelembagaan dan Regulasi Governansi Digital, khususnya Bab 4 tentang Tata Kelola Data dan Perlindungan Privasi, Subbab 4.1 mengenai Kerangka Tata Kelola Data Pemerintah. Pembahasan tersebut menegaskan bahwa tantangan utama dalam transformasi digital sektor publik terletak pada penyusunan regulasi yang adaptif, penguatan keamanan siber, serta peningkatan etika pengelolaan informasi oleh instansi pemerintah. Dengan demikian, penerapan tata kelola data yang terintegrasi dan akuntabel menjadi prasyarat penting untuk mencegah hambatan operasional birokrasi sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah pengelolaan data antarinstansi yang belum sepenuhnya terpadu. Setiap instansi memiliki kebutuhan informasi dan sistem administrasi masing-masing. Apabila tidak disertai standar yang sama, kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan data, pengulangan pendataan, serta kesulitan dalam pertukaran informasi. Dampaknya dapat terlihat dalam pelayanan yang kurang efektif, misalnya ketika masyarakat harus memberikan informasi yang sama secara berulang atau ketika data penerima bantuan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan aplikasi dan kecanggihan teknologi. Pemerintah juga harus membangun sistem pengelolaan data yang memiliki aturan jelas, pembagian tanggung jawab, serta pengawasan berkelanjutan. Dalam perspektif Administrasi Publik, keamanan data merupakan bagian dari tanggung jawab birokrasi dalam memberikan pelayanan berkualitas. Masyarakat telah mempercayakan informasi pribadinya kepada pemerintah sehingga kepercayaan tersebut harus dijaga melalui pengelolaan data yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tata kelola data dan perlindungan privasi merupakan dua komponen strategis dalam mempercepat transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital. Tata kelola data mencakup seluruh siklus pengelolaan informasi, mulai dari penghimpunan, penyimpanan, retensi, hingga pengaturan distribusi kewenangan dan akuntabilitas pihak yang mengelolanya. Sementara itu, perlindungan privasi menjadi koridor etis untuk memastikan bahwa pemanfaatan informasi tetap menghormati hak-hak dasar masyarakat.
Khatri dan Brown (2010), dalam tulisan Designing Data Governance, menjelaskan bahwa tata kelola data berkaitan dengan hak pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan data. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan data tidak hanya bergantung pada perangkat teknologi, tetapi juga pada kejelasan kewenangan dan tanggung jawab organisasi. Jika diterapkan dalam pemerintahan, setiap instansi harus memiliki pembagian tugas yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan informasi. Koordinasi antarinstansi juga diperlukan agar data yang digunakan memiliki standar dan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah sebenarnya telah memiliki landasan hukum untuk memperkuat pengelolaan data dan perlindungan privasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Peraturan ini mengatur hak masyarakat sebagai subjek data pribadi serta kewajiban pihak yang melakukan pemrosesan data. Dalam Pasal 16, pemrosesan data harus dilakukan secara terbatas, sesuai dengan tujuan, akurat, aman, dan bertanggung jawab. Artinya, pemerintah tidak boleh mengumpulkan atau menggunakan informasi masyarakat tanpa memperhatikan kepentingan dan ketentuan yang berlaku. Kehadiran aturan ini seharusnya menjadi pedoman agar pelayanan digital tetap berjalan tanpa mengabaikan hak privasi masyarakat.
Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi salah satu landasan dalam mendorong keterpaduan pengelolaan data pemerintah. Kebijakan ini menekankan pentingnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi. Kedua kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan data dan digitalisasi pelayanan merupakan bagian dari upaya memperbaiki kualitas administrasi pemerintahan.
Namun, keberadaan peraturan belum tentu menyelesaikan seluruh persoalan apabila pelaksanaannya tidak didukung kemampuan organisasi yang memadai. Dalam perspektif Good Governance, pemerintahan yang baik harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepastian hukum. Prinsip transparansi mengharuskan pemerintah memberikan informasi yang jelas mengenai proses pelayanan dan penggunaan data. Akuntabilitas menuntut setiap instansi bertanggung jawab atas informasi yang dikelolanya. Sementara itu, efektivitas mengarahkan pemerintah agar mampu memanfaatkan data untuk menghasilkan pelayanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Keterbukaan informasi bukan berarti seluruh data masyarakat dapat diakses secara bebas. Pemerintah harus mampu membedakan informasi publik yang dapat diketahui masyarakat dengan data pribadi yang wajib dilindungi. Misalnya, informasi mengenai anggaran dan pelaksanaan program bantuan sosial perlu disampaikan secara terbuka, tetapi identitas pribadi penerima bantuan tetap harus dijaga. Dengan demikian, transparansi dan perlindungan privasi bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan prinsip yang harus diterapkan secara seimbang.
Untuk mewujudkan tata kelola data yang baik, pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah strategis. Upaya tersebut mencakup harmonisasi sistem antarinstansi untuk menghilangkan duplikasi data, penguatan keamanan digital melalui pembatasan kewenangan akses dan mitigasi potensi serangan siber, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam bidang teknis dan tata kelola privasi. Selain itu, edukasi publik mengenai hak atas data pribadi juga penting untuk mendorong pengawasan masyarakat terhadap pemanfaatan informasi mereka oleh penyelenggara pelayanan.
Berbagai kendala tersebut menegaskan bahwa fokus pemerintah tidak boleh hanya terbatas pada modernisasi layanan berbasis digital, tetapi juga harus mencakup keberlanjutan proses transformasi yang berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab. Pemerintah tidak boleh menjadikan teknologi sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pelayanan. Keamanan informasi, ketepatan penggunaan data, serta kemampuan mempertanggungjawabkan setiap proses pengelolaan juga harus menjadi bagian dari penilaian kualitas pelayanan publik.
Untuk memperjelas hubungan antara permasalahan, landasan teori dan hukum, serta upaya perbaikan, berikut disajikan bagan alur argumentasi mengenai tata kelola data dan perlindungan privasi dalam pelayanan publik digital.
Bagan tersebut menggambarkan empat bagian utama dalam membangun pelayanan publik digital yang aman dan akuntabel. Bagian pertama menguraikan permasalahan, meliputi kebocoran data pribadi masyarakat, sistem informasi antarlembaga yang belum terintegrasi, penyalahgunaan informasi, serta lemahnya pengawasan keamanan data. Bagian kedua memuat landasan teori dan hukum, yaitu prinsip Good Governance, Digital Governance, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Bagian ketiga menjelaskan solusi melalui integrasi sistem data pemerintah, penguatan keamanan informasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengawasan dan edukasi masyarakat. Sementara itu, bagian keempat berisi rekomendasi berupa evaluasi sistem pengelolaan data, penegakan aturan perlindungan privasi, kejelasan tanggung jawab setiap instansi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Seluruh tahapan tersebut diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik digital yang aman, transparan, dan akuntabel.
Penyelesaian persoalan ini membutuhkan pengintegrasian prinsip Good Governance, penguatan landasan hukum, serta peningkatan kapasitas teknis aparatur. Dalam kerangka tersebut, bagian solusi memetakan langkah-langkah taktis yang dapat dilakukan pemerintah, sedangkan bagian rekomendasi merumuskan strategi jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan perlindungan data. Dengan demikian, pengelolaan informasi tidak hanya berorientasi pada kebutuhan administrasi pemerintah, tetapi juga harus menjamin keamanan dan hak privasi masyarakat.
Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola data dan perlindungan privasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik digital. Kemajuan teknologi seharusnya memberikan kemudahan tanpa mengurangi hak masyarakat atas keamanan informasi pribadi. Pemerintah perlu memastikan bahwa data dikelola secara akurat, digunakan sesuai dengan tujuan, serta dilindungi melalui sistem pengawasan yang memadai. Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi tidak hanya dilihat dari kecepatan pelayanan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, terdapat empat pilar utama yang perlu diperkuat pemerintah, yaitu sinergi data antarinstansi, penguatan keamanan informasi, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) birokrasi, dan pengawasan internal secara berkelanjutan. Sejalan dengan langkah tersebut, penyediaan literasi terbuka mengenai pemanfaatan data pribadi serta mekanisme pengaduan yang akuntabel juga menjadi hal penting. Keberhasilan transformasi digital dalam sektor pelayanan publik tidak sekadar dimaknai sebagai percepatan prosedur, melainkan juga sebagai upaya menciptakan ekosistem pelayanan yang mampu memberikan rasa aman, melindungi hak masyarakat, dan membangun kepercayaan publik. (*)
