JAVASATU.COM- DPRD Kabupaten Situbondo bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo menyepakati sebanyak 23 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Situbondo, Kamis (12/11/2026).
Penetapan 23 Raperda itu menjadi bagian dari agenda perencanaan pembentukan regulasi daerah untuk tahun mendatang.
Sejumlah rancangan peraturan tersebut merupakan Raperda luncuran yang telah memasuki tahap pembahasan pada tahun sebelumnya.
Selain itu, terdapat usulan baru yang berkaitan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja mandiri.
Rapat paripurna dengan agenda Persetujuan dan Penetapan Propemperda Tahun 2027 tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Kantor DPRD Kabupaten Situbondo.
Rapat dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD bersama unsur eksekutif Pemkab Situbondo.
Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, mengatakan Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu satu tahun.
Menurutnya, penetapan Propemperda menjadi tahapan penting dalam menentukan rancangan regulasi yang akan menjadi prioritas pembahasan antara legislatif dan eksekutif selama 2027.
Dari 23 Raperda yang disepakati, sebagian besar merupakan rancangan peraturan yang sebelumnya telah masuk dalam proses pembahasan.
Sementara salah satu usulan baru berasal dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni Raperda tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Mandiri.
“Salah satu Raperda usulan baru dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur yang ikut disepakati yakni Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Mandiri,” ujar Mahbub Junaidi usai rapat paripurna.
Raperda tersebut mengangkat isu perlindungan sosial bagi pekerja mandiri yang membutuhkan jaminan ketenagakerjaan.
Melalui regulasi tersebut, aspek perlindungan bagi kelompok pekerja di luar hubungan kerja formal menjadi salah satu materi yang masuk dalam agenda pembentukan peraturan daerah.
Selain menyepakati Propemperda 2027, DPRD Situbondo juga memberikan perhatian terhadap tahapan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
DPRD mendorong Pemkab Situbondo segera menyampaikan Perda APBD 2027 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui gubernur.
Langkah tersebut diperlukan agar dokumen APBD dapat menjalani proses evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (adn/arf)
