
OPINI
Menagih Janji Pelayanan Publik: Warisan Hierarki dalam Birokrasi Modern
Oleh: Fatia Madani ‘Aisy – Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM)
Opini untuk memenuhi tugas mata kuliah
Keluhan tentang birokrasi yang kaku, lambat, dan terkesan “ingin dilayani” seolah menjadi cerita lama yang terus berulang. Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, terbuka, dan efisien, pola hubungan yang menempatkan birokrat seolah memiliki kedudukan lebih tinggi daripada masyarakat masih kerap ditemukan.
Jika ditelusuri ke belakang, persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan birokrasi di Indonesia pada masa kolonial. Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan elite pribumi atau priyayi sebagai bagian dari struktur pemerintahan untuk menjalankan administrasi sekaligus menjaga kepentingan kekuasaan kolonial. Dalam proses tersebut, kedudukan priyayi semakin erat kaitannya dengan jabatan pemerintahan, status sosial, dan hubungan hierarkis dengan masyarakat.
Sutherland (1983: 66) menunjukkan bahwa pembentukan elite birokrasi pribumi pada masa kolonial turut membentuk pola hubungan antara jabatan, kekuasaan, dan status sosial. Pola tersebut kemudian menjadi bagian dari perkembangan birokrasi Indonesia. Pada masa itu, birokrasi lebih diarahkan untuk mendukung kepentingan pemerintahan kolonial daripada memenuhi kebutuhan masyarakat.
Warisan sejarah tersebut bukan berarti birokrasi Indonesia saat ini sepenuhnya sama dengan birokrasi kolonial. Namun, jejak pola lama dapat menjadi salah satu perspektif untuk memahami mengapa hubungan hierarkis dan orientasi pada kekuasaan masih muncul dalam birokrasi modern.
Setelah Indonesia merdeka, struktur dan fungsi birokrasi mengalami berbagai perubahan, terutama setelah Reformasi. Namun, perubahan kelembagaan tidak serta-merta mengubah budaya kerja aparatur. Dwiyanto (2012: 2) menunjukkan bahwa birokrasi publik Indonesia masih menghadapi persoalan struktur hierarkis dan budaya paternalistik yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik.
Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pelayanan publik tidak cukup dipandang sebagai masalah prosedur, regulasi, atau teknologi. Lebih dari itu, persoalan tersebut juga berkaitan dengan budaya birokrasi dan cara aparatur memandang masyarakat. Sistem pelayanan yang semakin modern tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah apabila pola pikir dan sikap aparat masih mempertahankan hubungan yang kaku, berjarak, dan menempatkan masyarakat pada posisi yang lebih rendah.
Pada akhirnya, digitalisasi pelayanan publik tidak akan banyak berarti jika hanya memindahkan prosedur lama ke dalam aplikasi baru. Reformasi birokrasi harus disertai perubahan cara pandang. Jabatan bukanlah simbol status yang membuat seseorang harus dilayani, melainkan amanah dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat.
Masyarakat bukan pihak yang berada di bawah birokrasi, melainkan warga negara yang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang jelas, cepat, dan akuntabel. Mengikis mentalitas elite bukan berarti menghapus seluruh nilai budaya masa lalu, tetapi meninggalkan pola hubungan yang tidak lagi sesuai dengan prinsip pelayanan publik dalam negara demokratis.
Dengan demikian, modernisasi birokrasi seharusnya tidak berhenti pada pembaruan sistem dan prosedur, tetapi juga menyentuh manusia serta budaya kerja di dalamnya. Keberhasilan birokrasi pada akhirnya bukan semata-mata diukur dari kecanggihan sistem yang dimiliki, melainkan dari kemampuan aparatur menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat. (*)
Referensi
-
Sutherland, Heather. 1983. Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi. Jakarta: Sinar Harapan.
-
Dwiyanto, Agus. 2012. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.





