Javasatu, Malang- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen optimis di akhir tahun 2019 yang tersisa hanya tiga hari kedepan bakal mencapai target 100 persen. Saat ini penerimaan pajak masih diangka 97 persen.
“Sekarang posisinya sudah 97 persen dari Rp 763 miliar. Sisanya kan masih ada waktu tiga hari lagi. Semoga, saya yakin masuk,” terang Budi Harjanto Kepala KPP Pratama Kepanjen, saat dihubungi, Jumat (27/12/2019).
Optimis capaian 100 persen di akhir tahun ini mengharapkan dari Pajak Penerimaan Nilai (PPN), “Andalan saya kan PPN, batasnya memang sampai akhir bulan,” terangnya.
Saat ini penyumbang pajak terbesar di KPP Pratama Kepanjen adalah industri rokok.
“Kalau terbesar tetap Gudang Baru Berkah Group, kira-kira ya 30 persen dari total penerimaan, ya biasanya per bulan antara Rp 20 miliar, rata-rata naik turunnya segitu, itu satu grup ya. Yang besar lagi itu dari rokok juga, misalnya Putra Mandiri. PO Bagong (perusahaan otobus, red) itu besar juga, rata-rata per bulan itu Rp 1,5 miliar,” terang Budi
Selain mempersolid kinerja pegawainya, masih Budi, KPP Pratama Kepanjen juga memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang tertib dan disiplin dalam memenuhi kewajibannya.
“Mereka paham akan kewajibannya, manajemennya paham untuk membayar pajak. Disamping itu, kita sering penyuluhan dan pendampingan,” ujar Budi.
Lain halnya penerimaan pajak dari dana desa, kata Budi, saat ini sudah tidak ada masalah. Hal itu juga berkat adanya kerjasama KPP Pratama Kepanjen dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.
“Dana desa juga masuk semua, karena kerjasama dengan Kejaksaan. Kan kalau gak bayar dipanggil Kejari,” urainya.
Sebagai informasi, wilayah KPP Pratama Kepanjen mencakup 21 kecamatan di Malang Selatan. Adapun jenis penerimaan pajak selain PPN, Pajak Penghasilan (PPh), serta Pajak Bumi Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB P3).
“Dua tahun terakhir sudah masuk terus 100 persen. Pelaporan SPT (surat pemberitahuan tahunan) saja sudah melebihi target. Ini sudah baik, tingkat kepatuhan sudah 110 persen, sadar pajak sudah tinggi. Yang bandel ini relatif gak ada,” pungkasnya. (Agb/Arf)