Dua bulan terakhir, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pasuruan melayani puluhan orang PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).
Kepala Dinsos Kabupaten Pasuruan, Suwito Adi menjelaskan, per Januari hingga Februari lalu sudah melayani 28 orang PSK (Pekerja seks komersial), 8 ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), 1 orang KTK (korban tindak kekerasan) yang merupakan pekerja migrant dari Banyuwangi, serta 1 AMPK (anak membutuhkan perlindungan khusus) yang dibuang oleh kedua orang tuanya.
“Kalau ditotal ada 38 PMKS yang sudah kita layani dengan maksimal dalam beberapa hari,” kata Suwito, saat ditemui di ruangannya, Selasa (2/3/2021) siang.
Dari puluhan PMKS tersebut, pelayanan yang diberikan, sama. Kata Suwito, untuk para PSK dan ODGJ yang terjaring dalam razia Satpol PP, langsung ditempatkan di Rumah Singgah Dinsos. Selama di shelter, mereka diberi makan 3 kali sehari, diberi pakaian layak untuk selanjutnya dikembalikan ke daerah asalnya.
Sedangkan untuk 1 orang KTK merupakan warga Banyuwangi yang menjadi pekerja migrant di Malaysia. Lantaran dideportase, warga yang diidentifikasi seorang laki-laki ini ditemukan terombang-ambing nasibnya di wilayah Kabupaten Pasuruan.
“Begitu petugas merazia, ternyata pekerja migrant ini ada unsur ODGJ nya, jadi setelah dilakukan assessment, kami difasilitasi sehingga dia ditempatkan di UPT Bina Laras di Kedawung,” terangnya.
Lain halnya dengan 1 AMPK, yakni bayi laki-laki yang dibuang oleh kedua orang tuanya dan ditemukan warga di Grati. Menurut Suwito, setelah dirawat beberapa saat, bayi tersebut kini dalam asuhan calon orang tua asuh yang mengadopsinya.
“Kalau yang bayi sudah dalam pengasuhan calon orang tua asuh. Semuanya sudah kami laksanakan dengan baik,” ucapnya.
Lebih lanjut Suwito menegaskan bahwa pelayanan PMKS didanai APBD Kabupaten Pasuruan. Untuk tahun 2021, anggaran yang disiapkan untuk kegiatan sebesar Rp 200 juta. Nilai tersebut menurun sebanyak Rp 100 juta akibat refocusing.
“Nilainya turun Rp 100 juta dari tahun lalu sebesar Rp 300 juta. Kalau sekarang, anggaran yang sudah terpakai mencapai 10 persen. Anggaran ini digunakan untuk kebutuhan mamin (makanan minuman) dan operasional kendaraan,” tutupnya. (*)