JAVASATU.COM- Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Erni Ariyanti Sitorus resmi melaporkan Wakil Ketua (Waka) DPRD Deli Serdang HS ke Polda Sumut terkait dugaan pencemaran nama baik di media sosial. Laporan dibuat usai beredarnya postingan yang menyinggung soal “Bestie Politik” Erni dan Gubernur Sumut Bobby Nasution yang dinilai melemahkan fungsi pengawasan legislatif.
Analis politik sekaligus pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung, menilai langkah Erni sudah tepat. Menurutnya, komentar HS di media sosial bukan hanya tidak etis, tetapi juga merendahkan martabat perempuan.
“Kebebasan berpendapat bukan berarti bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan. Apalagi jika sampai merendahkan harkat seorang perempuan. Itu bukan sekadar satire politik, melainkan penghinaan terhadap martabat kemanusiaan,” tegas Nasky, Selasa (19/8/2025).
Penghinaan Dinilai Tidak Layak dari Seorang Pejabat Publik
Nasky menilai pernyataan HS sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik. Menurutnya, komentar tersebut justru menimbulkan kesan negatif dan bisa memicu dugaan adanya motif politik tertentu.
“Tidak ada pembenaran penyerangan kehormatan perempuan dianggap sebagai candaan. Justru publik bisa curiga ada motif politik di balik komentar itu,” tambahnya.
Ia juga menekankan, sesama kader partai seharusnya saling mendukung, bukan saling menjatuhkan.
“Publik bisa menilai siapa yang dewasa dan siapa yang tidak dalam berpolitik,” ujarnya.
Kebebasan Berekspresi Ada Batasnya
Lebih lanjut, Nasky mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat tetap memiliki batas.
“Di dunia maya ada UU ITE yang mengatur soal ujaran kebencian, penghinaan, fitnah, hingga penyebaran hoaks. Demokrasi kita tidak boleh mengabaikan etika dan norma publik,” jelasnya.
Dorongan Proses Hukum Cepat
Sebagai alumni Indef School of Political Jakarta, Nasky mendesak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan Erni sesuai aturan. Ia menyinggung Pasal 315 KUHP, UU ITE, hingga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang relevan dengan kasus ini.
“Kasus ini harus diproses cepat, profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan,” katanya.
Ajakan Kawal Kasus
Nasky menegaskan pihaknya bersama masyarakat sipil akan terus mengawal kasus ini. Ia menyerukan semua pihak, baik pemerintah, aparat, legislatif, maupun masyarakat, ikut mengawasi agar ruang demokrasi tetap sehat dan bebas dari serangan personal.
“Penghinaan terhadap Ketua DPRD Sumut yang juga seorang perempuan adalah bentuk serangan terhadap harkat dan martabat perempuan Sumut. Ini bukan sekadar polemik politik,” pungkasnya. (saf)