JAVASATU.COM- Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Sosialisasi Kebermanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak dalam Pembangunan Daerah, Kamis (6/11/2025).
Kegiatan ini digelar di Aula Kecamatan Mojoroto sebagai upaya memperkuat pemenuhan data terpilah yang menjadi dasar pembangunan inklusif dan responsif gender.
Kepala DP3AP2KB Kota Kediri, dr. Fajri Mubasysyir, mengatakan sosialisasi ini bertujuan membentuk persepsi yang sama bagi seluruh peserta terkait pentingnya pengelolaan data terpilah.
“Data terpilah gender sangat penting sebagai fondasi pembuatan kebijakan pembangunan yang responsif gender. Selain itu, data ini memastikan kegiatan-kegiatan inklusif bisa berdaya hingga ke masyarakat,” jelasnya saat membuka acara.
Untuk memaksimalkan pemahaman peserta, Pemkot Kediri menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur sebagai narasumber.
Sosialisasi ini juga melibatkan hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar data terpilah bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam penyelenggaraan program dan layanan publik.
Menurut Fajri, saat ini dari total 123 data yang terdokumentasi di portal SatuData Kota Kediri, baru 51 yang terpilah gender. Artinya, masih ada 72 data yang perlu dilengkapi.
“Masih ada OPD yang belum memahami cara memilah data gender, misalnya fasilitas ramah anak, ramah perempuan, atau toilet khusus anak, laki-laki, dan perempuan. Semua itu termasuk data terpilah gender yang harus dioptimalkan,” ujarnya.
Fajri menambahkan, memahami data terpilah tidak hanya soal jenis kelamin, tapi juga mencakup perbedaan peran, kebutuhan, dan potensi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.
“Dengan data ini, kebijakan pembangunan bisa lebih adil dan layanan publik bisa lebih inklusif,” tandasnya.
Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata Pemkot Kediri dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan ramah anak, sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi untuk menciptakan kota yang lebih inklusif dan berkeadilan. (kur/arf)