Ekonomi Kreatif Subsektor Arsitektur Menggelar Diskusi Izin Bangunan PBG
Oleh: Ar.Haris Wibisono, S.T., S.H., IAI – anggota Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang
Menuju Grand Launching Malang Creative Center (MCC), pada hari Sabtu (4/3/2023), Ekonomi Kreatif subsektor arsitektur menggelar diskusi tentang izin bangunan yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Aktivasi event arsitektur bertempat di ruang City Planning Gallery MCC tersebut selain pameran juga diskusi yang menjadi media koneksi antara arsitek dengan masyarakat luas. Topik pembahasan PBG menjadi penting di masa transisi perubahan peraturan dari istilah IMB menjadi PBG. Subsektor arsitektur selain berkaitan dengan Industri Ekonomi Kreatif juga erat hubungannya dengan Industri Kontruksi. Dalam konteks pembangunan kota, subsector arsitektur menjadi unsur penting stakeholder dalam menentukan arah pembangunan.
Dulu kita mengenal IMB namun dengan diterbitkannya PP nomor 16 tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan UU Bangunan Gedung istilahnya berubah menjadi PBG. Kenapa topik pembahasan PBG menjadi penting untuk diketahui oleh masyarakat umum, karena semua memerlukan informasi tersebut untuk kelengkapan bangunan baik untuk fungsi rumah tinggal maupun fungsi lainnya seperti tempat usaha, kantor, hotel, rumah sakit, restoran dan lain-lain.
Mendirikan bangunan tanpa izin PBG adalah melanggar hukum, begitupun juga setelah PBG juga ada persyaratan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Untuk bangunan-bangunan tempat usaha komersial dan lain-lain harus memiliki SLF untuk bisa mengurus Izin Usaha dan izin operasional yang Laik dan Andal secara fungsi. Di dalam kesempatan event arsitektur di MCC ini arsitek sekaligus melakukan sosialisasi tentang PBG dan SLF supaya masyarakat mengerti prosesnya.
Menjadi pembicara dalam pembahasan PBG dan SLF adalah anggota Tim Profesi Ahli (TPA) yang bertugas membantu Pemerintah Kota Malang yaitu Ar.Sahirwan, IAI. Dan Ar.Didiek Suhardjanto, IAI. TPA ini adalah tim yang memeriksa dokumen teknis proses permohonan PBG. Saat ini permohonan PBG melalui aplikasi berbasis web yang dikelola oleh Kementrian PUPR RI adalah SIMBG.PU.GO.ID. Layanan tersebut bisa digunakan untuk mengajukan permohonan PBG, SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung.
Di dalam proses permohonan PBG harus melengkapi dokumen administrasi dan dokumen teknis bangunan Gedung yang disertai oleh Penanggung Jawab Teknis Perencana yaitu salah satunya adalah Arsitek. Sedangkan arsitek yang bisa menjadi penanggung jawab teknis perencana adalah yang memiliki legalitas. Yaitu arsitek yang telah ter-sertifikasi dan ter-registrasi sesuai Undang-undang Arsitek. Tanpa adanya Penanggung Jawab Perencana, proses permohonan PBG akan ditolak oleh sistem SIMBG. Sedangkan bangunan Gedung yang dimohonkan PBG nya adalah bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan sesuai Undang-undang Bangunan Gedung UU nomor 28 tahun 2002.
Dari penjelasan di dalam diskusi arsitek di MCC Sabtu (4/3/2023) kemarin dibahas secara detail tentang proses dokumen teknis PBG dan SLF. Banyak masyarakat yang masih membutuhkan informasi ini untuk mengurus permohonan PBG dan SLF di masa transisi peraturan perundangan yang baru diterapkan secara nasional. Kegiatan arsitek di MCC ini menjadi menarik baik bagi arsitek maupun masyarakat umum, karena bisa menjawab kebutuhan informasi terkini tentang pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Disini peran arsitek dalam pembangunan yang berdampak bagi kota sangat dibutuhkan untuk ikut serta menentukan arah pembangunan yang tertib aturan. Dengan demikian dampak buruk bangunan Gedung bisa diminimalisir dan ditingkatkan pengaruh positifnya. Salah satu dampak bangunan Gedung yang berdiri di kota adalah dampak lingkungan seperti banjir dan kemacetan akibat parkir yang tidak terintegrasi dengan desain bangunan. Dan masih banyak lagi efek pembangunan yang bisa ditata oleh arsitek yang kompeten sesuai dengan UU arsitek.
Event arsitektur di MCC ini perlu keberlanjutan (sustainability) sebagai media informasi bagi warga kota Malang. (*)