JAVASATU.COM- Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Menurut dia, Islam dan negara lebih pada posisi saling mengisi dan menguatkan satu sama lainnya.
Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin berujar, Islam sangat memiliki peran dan kekuatan yang nyata dalam mengubah dan mengawal perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, Islam sejak lama telah menjadi inspirasi dalam pola kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Islam terbukti menjadi kekuatan, bukan hanya inspirasi tapi juga power dalam proses politik. Islam telah menunjukkan bukan hanya sebagai nilai dan ajaran, tetapi juga pengorganisasian yang bersifat politik maupun sosial,” katanya saat menghadiri seminar nasional pilar politik bersama Himpunan Mahasiswa Politik di Auditorium Bachtiar Effendy UIN Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Menurut Gus Muhaimin, hubungan Islam dan negara di Indonesia yang begitu harmoni dan terus bersinergi sehingga saling mengisi dan memberikan kontribusi untuk kemajuan demokrasi patut disyukuri. Meski begitu ia turut menyayangkan ada segelintir kelompok yang justru membenturkan harmonisasi keduanya.
“Tapi di sisi yang lain ada juga yang membenturkan politik dengan Islam. Realitas politik membuat Islam dan politik menjadi berhadap-hadapan. Inilah tugas kalian semua, mahasiswa, potensi dan kekuatan Islam yang faktanya tidak hanya menjadi nilai, tapi juga menjadi kekuatan yang menyatukan adalah pijakan kalian untuk berfikir tentang hubungan Islam dan negara,” tutur Gus Muhaimin.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga berujar tidak ada alasan memisahkan Islam dan demokrasi dalam praktik politik bernegara, termasuk di Indonesia.
“Nilai-nilai tentang keadilan, egalitarianisme, dan musyawarah telah terealisasikan dalam praktik politik kenegaraan modern di Indonesia.” urainya.
Di sisi yang lain, Gus Muhaimin menilai dunia termasuk Indonesia sedang mengalami perubahan dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan saja ekonomi dan politik, tetapi seluruh cara kerja dan cara pandang sekaligus diikuti dengan sebuah fakta masa depan yang belum menentu.
“Kenapa belum menentu? Karena fakta bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, fakta bahwa dunia terancam krisis berkepanjangan, baik akibat rusaknya lingkungan, akibat dangkalnya me-manage alam semesta, ditambah fakta perang dan kontekstual lainnya,” ujarnya.
Gus Muhaimin juga menyinggung gagasan politik kesejahteraan. Menurutnya arah politik kesejahteraan terletak pada komitmen negara dalam memberikan perluasan akses, kapabilitas, serta peluang kepada seluruh warga negara dalam meningkatkan taraf hidup.
“Bagaimana caranya? Memastikan kehadiran negara sehingga masyarakat tidak merasa sendirian. Langkah fundamental dan strategis harus dilakukan. Salah satu yang harus dilakukan adalah melakukan re-oreintasi arah politik kesejahteraan kita sebagai bangsa,” tukas Gus Muhaimin.
Selain dihadiri jajaran Dekanat Fisip UIN Jakarta, seminar nasional itu juga menghadirkan sejumlah narasumber yaitu anggota KPU RI M. Afifuddin, anggota DKPP RI Ratna Dewi Pettalolo dan Peneliti Perludem Nurul Amalia. Seminar tersebut diikuti oleh Himpunan Mahasiswa Politik dari sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia. (Zai/Nuh)
