JAVASATU.COM-KAPUAS- Terkait ganti rugi lahan yang melibatkan pihak manajemen PT Sembilan Tiga Perdana (STP) dengan pemilik lahan bernama Igo yang berlokasi di Desa Katanjung, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memunculkan sebuah persoalan.
Sebab itu, Pemilik lahan bernama Igo, melalui Kuasa Hukum, Timerman Diano meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas untuk memfasilitasi Rapat Dengar Pemdapat (RDP).
Timerman Diano menegaskan bahwa lahan tersebut benar milik Igo. Hal itu berdasar sejumlah bukti otentik. Lahan itu berlokasi di Desa Katanjung.
“Kepemilikan lahan oleh Igo di Desa Katanjung ada bukti otentik pengukuran lahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Katanjung pada tahun 2018 lalu. Tetapi lahan tersebut saat ini diklaim masuk Desa Hurung Tampang di kecamatan yang sama” kata Timerman saat dikonfirmasi media ini, Sabtu (24/9/2022).
Dia menguatkan, terkait kepemilikan lahan oleh Igo juga dibuktikan dengan pernyataan dari operator Geographic Information System (GIS). Kata dia, di dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani Lambang dan bermaterai bahwa tanah tersebut adalah milik Igo.
“Lahan tersebut memiliki potensi batubara yang rencana akan diganti rugi oleh pihak manajemen PT Sembilan Tiga Perdana (STP)” imbuh Timerman.
Untuk mendapatkan keadilan dan kepastian diberikan ganti rugi lahan oleh PT STP, Timerman berharap kepada DPRD Kabupaten Kapuas saat RDP menghadirkan seluruh pihak yang terlibat.
“Di RDP itu harus ada pihak manajemen PT STP, pihak Pemdes Katanjung, Pemdes Hurung Tampang dan Pemerintah Kecamatan Kapuas Hulu. Tujuannya adalah untuk mencari solusi terbaik dan titik terang kepastian ganti rugi lahan milik saudara Igo” harap Timerman.
“Kami rakyat kecil meminta keadilan kepada DPRD Kapuas untuk dapat memberikan solusi dan kepastian akan hak milik kami” ungkap Timerman mewakili Igo.
Sementara itu, Camat Kapuas Hulu, Bambang SE juga membenarkan bahwa lahan yang berlokasi di Desa Katanjung itu milik Igo. Dan saat ini menunggu kepastian untuk ganti rugi dari PT STP.
“Dia (pemilik) sudah membuat surat penundaan pembayaran ke PT STP, sehingga kita menghimbau secara lisan kepada PT STP untuk tidak melakukan pembayaran atau pelunasan sebelum dilaksanakan mediasi” ungkap Camat Bambang saat dikonfirmasi media ini.
Namun, diduga tanpa sepengetahuan pihaknya, pembayaran ganti rugi lahan dilakukan oleh PT STP. Dan akibatnya menimbulkan persoalan.
Untuk itu, Camat Kapuas Hulu menyayangkan tindakan PT STP terkait pembayaran ganti rugi lahan tersebut tanpa melalui mediasi dengan pihaknya.
“Kami mendapat info bahwa ada sebagian lahan yang bermasalah itu dibayarkan oleh pihak PT STP tanpa melakukan koordinasi dengan kita (Pemerintah Kecamatan Kapuas Hulu)” ujar Bambang.
Dan saat ini, lanjut Camat, pihak PT STP meminta kepada Pemerintah Kecamatan Kapuas Hulu untuk melakukan mediasi pembayaran ganti rugi. Padahal, Camat menegaskan, mediasi belum pernah dilakukan dengan pihaknya.
“Saya bilang ke Kades Katanjung dan Hurung Tampang tempo hari, hak rakyat tidak boleh diabaikan” tegas Camat menuntasi. (Edy/Saf)
