JAVASATU.COM- Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati melantik 136 pejabat baru di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, Jumat (10/10/2025), di Ruang Joyoboyo. Pelantikan ini meliputi 47 pejabat administrator dan 89 pejabat pengawas, termasuk 8 lurah perempuan.
Dalam arahannya, Mbak Wali, begitu sapaannya, menegaskan bahwa rotasi dan mutasi merupakan dinamika organisasi pemerintahan yang sehat, bertujuan meningkatkan efektivitas kerja serta memperkuat kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Mutasi ini bukan soal suka atau tidak suka, tetapi kesempatan menambah wawasan. Dengan jabatan baru akan muncul semangat baru sehingga kita bersama-sama mewujudkan Kota Kediri yang MAPAN,” ujar Mbak Wali.
Ia menekankan pentingnya para pejabat baru bekerja maksimal, memberikan inovasi, dedikasi dan loyalitas, serta menjalankan tugas sesuai tupoksi dengan profesional, akuntabel dan transparan.
Pelantikan kali ini juga menyoroti peran perempuan dalam pemerintahan. Mbak Wali menekankan kesetaraan peran perempuan dan laki-laki dalam mendukung visi misi Kota Kediri.
“Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Dengan semakin banyaknya perempuan di jabatan strategis, harapannya kita bisa bersama-sama mewujudkan visi misi Kota Kediri,” kata Mbak Wali.
Beberapa pejabat yang dilantik antara lain: Widiantoro sebagai Kepala Bagian Pemerintahan, Judi Kuncoro sebagai Camat Pesantren, Bagus Hermawan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Agus Suhariyanto Camat Kota, Bambang Tri Lasmono Kepala Bagian Perekonomian, Abdul Rahman Camat Mojoroto, Adi Sutrisno Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Heri Krismono Kepala Bagian Organisasi.
Untuk para lurah perempuan yang baru dilantik antara lain: Yuli Rachmawati (Dermo), Sri Sulistyowati (Bandar Lor), Sundariani (Pakelan), Farida Noviati (Setonopande), Sri Handayani (Tempurejo), Tri Nurhani (Pocanan), Kusumowati (Gayam), dan Partinem (Balowerti). Sebelumnya, Vita Sari (Sukorame) dan Ensani (Pesantren) telah lebih dulu menjabat lurah.
Pelantikan ini menjadi momentum bagi Pemkot Kediri untuk meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan publik, sekaligus menegaskan komitmen terhadap profesionalisme, integritas, dan inovasi di setiap lini pemerintahan. (kur/nuh)