Javasatu,Batu- Kondisi peternak ayam potong (broiler) rakyat mandiri dua tahun ini sangat memprihatinkan. Kerugian mencapai miliaran rupiah.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Jawa Timur H Kholiq ditemui disela-sela Rembug Nasional Perunggasan, Kamis (10/12/2020) di Hotel Singhasari Resort Kota Batu Jawa Timur.
Ditegaskan oleh dia, ratusan bahkan ribuan peternak broiler sudah dua tahun ini rugi terus, harga jual ayam hidup (life birds) dibawah harga pokok produksi (HPP), yakni dibawah Rp 15.000 per kilogram.
“Idealnya harga ayam life birds itu diatas Rp.18.500 per kilogram itu baru untung, tetapi faktanya dalam dua tahun terakhir ini terbanyak ada dibawah Rp 15.000 per kilogram, bahkan menyentuh posisi terendah ada di Rp 8.000 per kilogram” beber Kholiq.
Akibat kondisi tersebut menurut Kholiq, ribuan peternak ayam potong mengalami kerugian besar, hingga mengalami kebangkrutan. Dikatakannya, mereka rela jual tanahnya, demi menutupi utangnya yang nilainya milyaran rupiah
Kondisi ini, kata dia, kalau tidak ditolong pemerintah, semua peternak rakyat akan mati dan habis serta yang bisa bertahan hanya pabrikan-pabrikan saja, seperti sekarang ini hanya dikuasai ‘dua gajah’.
Selain dipengaruhi harga jual ayam potong, lanjut dia, juga dipengaruhi mulai dari tingginya biaya sarana produksi akibat naiknya harga bibit ayam Day Old Chicken (DOC) dan hingga harga pakan hingga kelebihan produksi (oversupply) ayam broiler di pasaran.
“Oleh karena itu kami menuntut pemerintah dapat membuat rumusan dan memberi batasan harga jual DOC supaya terjangkau oleh peternak rakyat mandiri. Sehingga HPP nya dapat bersaing dengan perusahaan terintegrasi atau integrator” ungkapnya.
Selain itu Pinsar Indonesia kata dia, juga meminta kepada Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) harus mempublikasikan perusahaan yang patuh dan yang tidak patuh terhadap aturan pemerintah, agar peternak melalui asosiasi ikut menilai dan apabila diperlukan dapat melakukan kontrol.
“Distribusi DOC untuk peternak mandiri harus bisa sampai 50 persen dari total produksi DOC pabrikan sesuai dengan Permentan No 32 Tahun 2017” jelasnya.
Lanjutnya, Dirjen PKH melalui DERBIT harus membuka data potensi produksi DOC FS tahun 2021 per bulan, pada bulan berjalan supaya peternak dapat menganalisa. Dan juga menuntut Dirjen membuka secara transparan alokasi dan distribusi DOC FS dari PT. Berdikari. (Yon/Saf)
Comments 2