OPINI
Evaluasi Efektivitas Program Banyuwangi Hijau Melalui Digitalisasi Kebijakan Fiskal
Oleh: Hilga Cahya Anastiya Pranata – Mahasiswa Administrasi Publik, FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Isu lingkungan hidup kini tidak lagi dapat dipisahkan dari agenda pembangunan daerah. Perubahan iklim, degradasi lahan, serta persoalan pengelolaan sampah menjadi tantangan nyata yang menuntut respons kebijakan yang terukur dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Program Banyuwangi Hijau hadir sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.
Salah satu pendekatan yang menonjol dari program ini adalah pemanfaatan digitalisasi dalam kebijakan fiskal, yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran berbasis lingkungan. Secara konseptual, integrasi kebijakan hijau dengan sistem fiskal digital merupakan langkah progresif. Digitalisasi memungkinkan pemerintah daerah mengelola anggaran secara lebih tertib, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri.
Melalui sistem digital, alokasi belanja lingkungan, mulai dari pengembangan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, hingga program energi terbarukan dapat dipantau secara real time. Dengan demikian, risiko ketidaktepatan sasaran anggaran dapat ditekan, sekaligus membuka ruang pengawasan publik yang lebih luas.
Program Banyuwangi Hijau melalui digitalisasi kebijakan fiskal juga mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan daerah. Jika sebelumnya kebijakan lingkungan kerap dipandang sebagai beban anggaran, kini mulai diposisikan sebagai investasi jangka panjang. Digitalisasi membantu pemerintah daerah menyusun perencanaan berbasis data, sehingga kebijakan yang diambil tidak semata bersifat normatif, melainkan berangkat dari kebutuhan riil dan potensi daerah.
Dalam jangka panjang, pendekatan ini berpotensi memperkuat daya saing Banyuwangi sebagai daerah yang ramah lingkungan sekaligus adaptif terhadap tantangan global. Namun demikian, efektivitas kebijakan tidak cukup dinilai dari desain dan inovasinya saja. Implementasi di lapangan menjadi faktor penentu keberhasilan Program Banyuwangi Hijau.
Digitalisasi kebijakan fiskal menuntut kesiapan sumber daya manusia, baik di tingkat perencana, pelaksana, maupun pengawas. Tanpa kapasitas yang memadai, sistem digital berisiko hanya menjadi instrumen administratif yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengambilan keputusan strategis. Selain itu, efektivitas digitalisasi sangat bergantung pada kualitas data yang dimasukkan ke dalam sistem.
Data yang tidak akurat atau tidak diperbarui secara berkala justru dapat menimbulkan bias dalam perencanaan anggaran. Dalam konteks kebijakan lingkungan, kesalahan data berpotensi mengakibatkan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, misalnya pada program yang kurang berdampak terhadap perbaikan kualitas lingkungan atau kesejahteraan masyarakat.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah partisipasi publik. Digitalisasi kebijakan fiskal seharusnya membuka akses transparansi yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengetahui alokasi dan dampak anggaran lingkungan. Namun, realitas menunjukkan bahwa tingkat literasi digital masyarakat masih beragam. Tanpa diimbangi edukasi dan sosialisasi yang memadai, transparansi justru berpotensi hanya dinikmati kelompok tertentu, sementara masyarakat luas tetap berada di posisi pasif.
Evaluasi efektivitas Program Banyuwangi Hijau juga perlu menyoroti dampak konkret di lapangan. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari terserapnya anggaran atau berjalannya sistem digital, tetapi harus tercermin pada perubahan kondisi lingkungan. Penurunan volume sampah yang tidak terkelola, peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku ramah lingkungan merupakan indikator penting yang seharusnya menjadi tolok ukur utama.
Di sisi lain, digitalisasi kebijakan fiskal membuka peluang kolaborasi lintas sektor. Dunia usaha, akademisi, dan komunitas lingkungan dapat memanfaatkan data dan informasi yang tersedia untuk berkontribusi dalam pengembangan program hijau. Jika dimanfaatkan secara optimal, Banyuwangi Hijau tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan keberlanjutan program di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Program Banyuwangi Hijau melalui digitalisasi kebijakan fiskal tetap merupakan langkah maju dalam tata kelola pemerintahan daerah. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik, digitalisasi menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Namun, kepercayaan tersebut hanya dapat terjaga jika pemerintah daerah konsisten melakukan evaluasi, perbaikan sistem, dan terbuka terhadap kritik.
Ke depan, digitalisasi kebijakan fiskal tidak boleh berhenti pada aspek teknis semata, tetapi harus benar-benar menjadi alat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas data, serta perluasan partisipasi publik perlu menjadi agenda prioritas. Tanpa hal tersebut, inovasi digital berisiko kehilangan makna substantif dan hanya menjadi simbol modernisasi kebijakan.
Pada akhirnya, efektivitas Program Banyuwangi Hijau tidak ditentukan oleh seberapa canggih sistem digital yang digunakan, melainkan oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab persoalan lingkungan secara nyata. Digitalisasi kebijakan fiskal seharusnya menjadi jembatan antara perencanaan dan dampak, antara anggaran dan perubahan. Jika dikelola secara konsisten dan inklusif, Banyuwangi Hijau berpeluang menjadi contoh praktik baik bagi daerah lain dalam mengintegrasikan kebijakan fiskal, digitalisasi, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup. (*)
*Artikel opini ini untuk tugas perkuliahan
