OPINI
Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, Menguji Ingatan Kolektif Bangsa
Oleh: Dr. H. Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd., MCE – Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai pahlawan nasional kembali memantik perdebatan panjang di ruang publik. Bagi sebagian masyarakat, keputusan ini dipandang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa besar Soeharto dalam pembangunan ekonomi, stabilitas politik, serta keberhasilan swasembada pangan. Namun di sisi lain, tak sedikit pula yang menilai penetapan tersebut sebagai upaya mengaburkan sejarah, mengingat masa pemerintahannya juga sarat dengan pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan demokrasi, dan praktik korupsi yang sistemik.
Bangsa Indonesia hidup dengan ingatan kolektif yang berlapis. Ada generasi yang tumbuh dalam narasi Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan”, simbol ketertiban dan kemajuan. Namun ada pula generasi lain yang menyimpan memori pahit tentang represi politik, pembungkaman kebebasan berekspresi, serta tragedi kemanusiaan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Ingatan kolektif bangsa bukanlah suara tunggal, melainkan mosaik pengalaman sejarah yang seharusnya diakui secara jujur dan adil.
Pertanyaan mendasarnya kemudian muncul: apakah gelar pahlawan nasional layak disematkan kepada sosok yang meninggalkan warisan kontroversial? Secara normatif, kriteria pahlawan nasional menekankan jasa besar, keteladanan, dan pengabdian yang melampaui kepentingan pribadi. Dari aspek pembangunan fisik dan ekonomi, Soeharto memang memiliki catatan yang tak bisa diabaikan. Namun dari sisi moral, demokrasi, dan keadilan sosial, rekam jejak kekuasaannya menyisakan tanda tanya besar.
Penetapan ini pada akhirnya menguji konsistensi bangsa dalam menilai kepemimpinan. Apakah keberhasilan material semata cukup untuk menghapus pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi? Ataukah integritas moral dan keadilan sosial seharusnya menjadi tolok ukur utama dalam memaknai kepahlawanan?
Dalam perspektif etika dan spiritualitas, kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Al-Qur’an menegaskan bahwa pemimpin sejatinya adalah pelayan umat, bukan penguasa yang menindas. Karena itu, gelar pahlawan nasional idealnya mencerminkan keteladanan moral, bukan sekadar capaian politik atau pembangunan fisik.
Penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional bukanlah sekadar keputusan administratif, melainkan ujian bagi kejujuran sejarah bangsa. Apakah kita berani menghadapi masa lalu secara jernih dan kritis, atau justru memilih melupakan sisi kelam demi kepentingan legitimasi politik? Sejarah yang ditulis dengan kejujuran adalah fondasi penting agar generasi mendatang tidak kehilangan arah dalam memahami makna kepahlawanan dan kepemimpinan sejati. (*)