JAVASATU.COM-MALANG- Pascaterbakar, pasar Lawang di Kabupaten Malang, rencananya akan di revitalisasi tahun 2023. Namun karena keterbatasan anggaran dan dasar visum dari Universitas Brawijaya (UB), maka pasar yang terbakar tahun 2018 lalu tidak bisa jika hanya sekadar perbaikan dan rehabilitasi saja, akan tetapi harus di bangun ulang.
Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kabupaten Malang (P3KM) Ilham Maulana berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang lebih responsif dalam menghadapi permasalahan itu.
“Ya ini sebenarnya pihak dinas harus responsif, karena tidak jelas distribusinya, seharusnya alokasi anggaran bisa diselipkan (untuk perbaikan) ke Pasar Lawang. Sehingga pedagang setidaknya bisa berjualan kembali,” ujar Ilham, Rabu (18/1/2023).
Berdasarkan hal tersebut, pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran pengurus harian P3KM. Untuk selanjutnya bersurat kepada Disperindag terkait perbaikan Pasar Lawang.
“Akan lebih senang karena kami bisa audiensi. Jadi pedagang Pasar Lawang kami undang, pasar lain juga diundang, kami duduk bersama. Targetnya pedagang terdampak harus selesai. Meskipun kami nanti memberikan surat ke dewan. Harus ada penyelesaian,” terang Ilham.
Sementara itu, Kepala Disperindag Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi menjelaskan, bahwa sebelumnya memang direncanakan untuk dilakukan rehabilitasi dan perbaikan, dengan skema anggaran Corporate Social Responsibility (CSR). Namun sayangnya rencana tersebut sepertinya urung dilakukan.
“Kami juga sudah bersurat ke Kemendag dan Kemen PUPR. Untuk tahun anggaran 2023 sudah tidak memungkinkan. Kami tetap berupaya di tahun 2024 bisa dilaksanakan. Karena anggarannya ditaksir mencapai Rp 122 Miliar. Itu anggarannya dari Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Sebagai informasi, data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), ada sebanyak 456 pedagang yang terdampak kebakaran di Pasar Lawang pada 2018 lalu. Saat ini, sebanyak 97 pedagang berjualan di tempat penampungan. 148 pedagang masih berjualan di tempat yang lama, dan sebanyak 211 pedagang harus direlokasi karena tak punya tempat untuk berdagang. (Agb/Nuh)