JAVASATU.COM-MALANG- Tim Unit Pemberantasan Pungutan Saber Pungli Kabupaten Malang berhasil menangkap dua pelaku pungutan liar (pungli) untuk kepengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dari hasil pungli tersebut, dalam sebulan mereka bisa meraup keuntungan Rp 5 juta rupiah.
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) tim UPP Saber Pungli Kabupaten Malang mengamankan pegawai honorer di Dispendukcapil, DKO (37) warga Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen dan W (57) warga Desa Sidodadi Kecamatan Lawang yang merupakan calo kepengurusan KTP/KK.
Ketua Tim Unit Pemberantasan Pungutan Saber Pungli Kabupaten Malang, Kompol Imam Mustolih, pengungkapan ini merupakan hasil kerjasama pihaknya dengan masyarakat.
“Tim Unit Pemberantasan Pungutan Saber Pungli Kabupaten Malang mengamankan tersangka W. Kemudian menurut W, yang bersangkutan dapat mengurus KTP dan menyerahkan uang kepada DKO,” kata Imam, dalam rilisnya di Mapolres Malang, Senin (27/5/2024).
Kasus pungli kepengurusan administrasi kependudukan itu sendiri terbongkar berawal dari salah seorang warga, Fadhillah Rengganis Ramadhani yang meminta bantuan kepada tersangka Wahyudi.
Fadhillah baru menyadari bahwa sebenarnya dalam kepengurusan KTP tersebut tidak dipungut biaya sama sekali. Akhirnya Fadhillah menginformasikan apa yang dilakukan tersangka Wahyudi kepada UPP Saber Pungli Kabupaten Malang.
“Selanjutnya pada 10 Mei, dari UPP Saber Pungli berhasil melakukan operasi tangkap tangan terhadap W,” ungkap Imam Mustolih.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat mengungkapkan, dalam satu bulan, kedua tersangka dapat mengantongi omset hingga Rp 5 juta. Kepada korbannya, tersangka menarik biaya sebesar Rp 150 ribu per KTP dan Rp 125 ribu per KK.
“Sejak beroperasi sekitar Januari 2024 itu. Sudah lebih dari 200 KTP yang dicetak. Lebih dari 30 eksemplar KK yang dicetak. Kalau dihitung per bulan lebih dari 150 KTP dan 30 KK. Keuntungan per bulan sekitar, lebih dari Rp 5 juta. Modusnya menawarkan lewat jalur belakang lebih cepat, jadi yang ingin mengurus KTP atau KK hanya mengirim foto lewat WhatsApp. Jadi informasi itu hanya dari mulut ke mulut,” tutur Gandha.
Gandha pun menyebutkan, beberapa blangko KTP yang digunakan tersangka adalah blangko KTP lama.
“Jadi dulu kan ada yang masa berlakunya belum seumur hidup, itu yang sebagian digunakan tersangka. Jadi KTP lama bisa dipakai lagi untuk membuat KTP baru dengan identitas berbeda,” terangnya.
Akibat perbuatannya, tersangka DKO dijerat Pasal 95 B Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sedangkan W dijerat Pasal 95 B Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Adapun ancaman hukumannya paling lama 6 tahun penjara. (Agb/Saf)
