Dinsos Kabupaten Malang Disorot BPK, Soal Bantuan Sosial

JAVASATU-MALANG- Dinsos Kabupaten Malang tengah jadi sorotan BPK. Persoalan yang jadi cermatan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu adalah terkait bantuan sosial di Dinas Sosial. Hal tersebut berdasarkan penjelasan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq.

BACA JUGA:

• Pemkab Malang Jamin Beras Bantuan PPKM Kualitas Bagus – Javasatu.com

• Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Kejar Target Herd Immunity – Kliktimes.com

Problem tersebut muncul, ketika sejumlah warga mengadu kepada Zia Ulhaq. Yakni terkait dengan bantuan beras dari Dinas Sosial. Warga mengeluh berasnya banyak yang jelek dan tidak layak. Sepengetahuan Zia, persoalan beras itu sudah menjadi bahan audit BPK.

“Bansos beras itu untuk warga terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah diaudit oleh BPK,” urainya, Kamis (19/8/2021) petang.

Perkembangan kini, dalam proses perubahan anggaran keuangan (PAK) item beras itu dalam evaluasi penanganan Covid-19. Menurut Zia, sesuai audit BPK, terdapat ketidaksesuaian harga dan kualitas beras. Yakni harga yang diajukan dan kualitas beras yang sudah terbagikan di Kabupaten Malang. Sebab beras itu, sesuai informasi datang dari luar Malang.

“Nominalnya saya kurang tahu pasti. Pokoknya banyak. Dinsos sudah mengembalikan. Kenapa dikembalikan, karena memang BPK begitu, kalau tidak sesuai ya dikembalikan,” tegas Zia.

Namun persoalan beras itu menjadi hambatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Utamanya untuk kembali menggulirkan bansos bagi warga terdampak pandemi selama PPKM ini. Hasil audit BPK tersebut membuat Dinsos Kabupaten Malang ataupun perangkat daerah lain benar-benar diawasi oleh BPK jika ingin kembali memprogramkan bansos.

Sementara sebenarnya di Kabupaten Malang, bansos adalah salah satu instrument yang rencananya ditempuh Pemkab Malang dalam penanganan Covid-19. Hal itu mengingat selama PPKM, pergerakan ekonomi masyarakat melemah, bahkan nyaris mati bagi sebagian kalangan.

“Sekarang ini mau mengeluarkan bansos, harus menunggu instruksi langsung dari Pemerintah Pusat. jadi memang tidak boleh sembarangan. Apalagi setelah ada audit BPK ini,” pungkas Zia.(agb/ary)