JAVASATU.COM-MALANG- Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengusulkan skema pembiayaan pemerintah pusat untuk lima proyek strategis mendapat dukungan penuh dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang. Langkah ini dinilai sebagai solusi tepat untuk pemerataan pembangunan wilayah.
“Langkah Pemkab mencari alternatif pendanaan seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau kemitraan publik-swasta maupun pembiayaan pusat adalah terobosan yang tepat,” ujar Wakil Ketua Fraksi PDIP, Zulham Akhmad Mubarrok, Sabtu (3/5/2025).
Zulham mengungkapkan, lima proyek strategis yang diajukan Pemkab Malang di bawah kepemimpinan Bupati HM Sanusi dan Wakil Bupati Hj. Lathifah Shohib meliputi Alun-Alun Kepanjen, Jalan Tol Malang-Kepanjen, revitalisasi Pasar Lawang, pengembangan skytrain wisata, serta pembangunan Masjid Besar Kepanjen.
“Semua proyek ini diajukan melalui skema KPBU kepada pemerintah pusat dan kami berharap segera disetujui,” katanya.
Alun-Alun Kepanjen, menurut Zulham, dirancang sebagai ruang publik multifungsi yang terintegrasi dengan stasiun kereta api dan pusat pemerintahan. Proyek ini diperkirakan menelan anggaran Rp764 miliar.
“APBD belum cukup, jadi KPBU adalah opsi paling realistis,” imbuh Ketua KNPI Kabupaten Malang itu.
Selain itu, Zulham menekankan pentingnya percepatan pembangunan Jalan Tol Malang–Kepanjen untuk mendukung konektivitas wilayah selatan dan memperkuat jaringan logistik regional sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019.
“Proyek ini diperkirakan membutuhkan anggaran Rp5,7 triliun,” sambungnya.
Adapun revitalisasi Pasar Lawang yang terbakar pada 2019 diajukan dengan anggaran Rp150 miliar, Masjid Besar Kepanjen senilai Rp350 miliar melalui skema hibah dari Uni Emirat Arab, serta skytrain wisata yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp16 triliun.
“Dewan percaya Abah Sanusi mampu membawa Kabupaten Malang tumbuh menjadi wilayah yang prospektif dan terus berkembang,” pungkas Zulham. (Agb/Saf)
