Javasatu,Malang- Untuk mempermudah para Kepala Desa (Kades) dalam melaksanakan tugasnya membuat Laporan Keuangan Desa (Lapkeudes) berbasis online, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang menghadirkan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa).
Bupati Malang, HM Sanusi menuturkan, tujuan dihadirkannya Siskuedes untuk memudahkan Kades dalam melaporkan keuangan desanya masing-masing.
“Sebanyak 378 Desa di Kabupaten Malang, semoga nantinya tidak ada lagi proyek fiktif dan perencanaan fiktif sehingga semua harus sesuai dengan anggaran yang diajukan” kata Sanusi, Rabu (30/12/2020) saat melaunching aplikasi Siskeudes di Pendopo Agung Kabupaten Malang.
Sanusi menambahkan, Siskeudes ini sangat penting dan perlu, menurutnya dengan menggunakan aplikasi Siskeudes laporan keuangan desa bisa lebih baik lagi.
“Transparasi ini perlu, supaya tidak ada lagi kades yang tergelincir pada permasalahan keuangan maka dengan munculnya aplikasi ini saya berharap semua sistem keuangan desa dapat ditingkatkan lebih baik lagi dan yang salah agar di evaluasi untuk diperbaiki” terang Sanusi.
Hadirnya Siskeudes Diapresiasi Satgas VI KPK Jatim
Hadir secara virtual Satgas 6 KPK Provinsi Jawa Timur, Arif Nurcahyo memberikan apresiasi kehadiran Siskeudes di Pemerintah Kabupaten Malang.
Menurut Arif, kehadiran Siskeudes sebagai inovasi pengelolaan keuangan desa yang berdasar pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa). Serta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan Pemdes untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki.
Berita Lainnya: FPI Organisasi Terlarang, Inilah SK Penghentian Kegiatan FPI – Nusadaily.com
Dikatakan Arif, Presiden berharap para perangkat dan kepala desa dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam Anggaran Pengelolaan dan Belanja Desa (APBdes).
“Program yang dirancang BPKP dan Kemendagri berupa aplikasi sistem keuangan desa atau Siskeudes harus diterapkan oleh semua desa di seluruh indonesia sebelum akhir tahun 2017. Diharapkan dapat meningkatkan transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa” pungkas Arif. (Agb/Saf)
Comments 4