JAVASATU-MALANG- Anggaran yang disediakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dalam penanganan COVID-19 kurang lebih Rp 124 miliar. Namun dari besaran anggaran itu, hingga saat ini masih terserap sekitar Rp 34 miliar atau diangka 27,88 persen.
Namun demikian, menurut Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq, serapan anggaran Penanganan COVID-19 di Kabupaten Malang secara umum tidak ada kendala berarti. Apalagi menurutnya juga bukan karena perencanaan yang kurang matang.
“Ngomonganya tadi hanya soal teknis, dan bilangnya memang sudah pengajuan. Tapi kalau dilihat dari datanya, memang rendah sekali” ujar Zia’ul Haq, Senin (23/8/2021) usai menggelar rapat evaluasi penanganan COVID-19.
Dari laporan yang ia terima, serapan anggaran per 16 Agustus 2021, paling banyak diserap melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang. Guna insentif tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas dalam penanganan COVID-19. Jumlahnya mencapai Rp 24 Milyar.
Karena dinilai masih rendah, maka DPRD Kabupaten Malang meminta agar perangkat daerah bisa lebih optimal dalam melakukan kegiatan penangananCOVID-19. Tujuannya, agar anggaran yang memang sudah dialokasikan dapat terserap.
“Ini sudah bulan Agustus dan serapan masih rendah sekali. Dan tinggal sekitar tiga bulan setengah, karena bulan Desember tidak efektif. Sebab tanggal 15 (Desember) itu semua sudah berhenti, dan tidak bisa berkegiatan. Kita pun juga tidak bisa, dan dinolkan. Dan sudah waktunya yang dibahas LPJ (Laporan Pertanggungjawaban),” terangnya.
Terkait Anggaran COVID-19, Statemen Dewan Ditangkis Sekda
Berbeda dengan laporan yang diterima Zia’ul Haq, Sekda Kabupaten Malang Wahyu Hidayat mengaku bahwa secara kumulatif hingga saat ini serapan anggaran COVID-19 sudah mencapai 40 persen.
“Artinya kumulatif dari beberapa OPD (Kabupaten Malang). Ada yang sudah 100 persen, ada yang masih dibawah 50 persen. Tapi rata-rata masih sesuai, karena prosentase ini kita masih di atas prosentase pencairan tingkat nasional. Kita masih 40 persen, sedangkan dari nasional kan 30 sekian persen,” ujar Wahyu.
Menurut Wahyu, prosentase serapan yang disebutkan oleh DPRD Kabupaten Malang masih belum menyeluruh. Artinya, Wahyu menyebut hanya berasal dari beberapa OPD saja.
“Itu kan yang baru sampai 18 Agustus, kemudian data yang disampaikan tadi yang disampaikan OPD, itu sudah sampai sekian. Jadi hanya tinggal pencairan, jadi dari data-data ini semua tinggal selesai dan tinggal dicairkan. Jadi ya itu hampir 50 persen, 40 sekian persen,” terang Wahyu.
Baca Juga:
Terakhir Wahyu menyebut, seharusnya hingga Agustus 2021 ini, serapan anggaran itu bisa mencapai kisaran 50 sampai 60 persen. Namun, dirinya berkeyakinan bahwa jika kondisi PPKM bisa berangsur normal, maka serapan anggaran juga dinilai dapat lebih cepat.
“Karena PPKM ini kan beberapa kali berubah, ketentuan dan regulasinya. Contoh harusnya kita kan level 3, tapi ternyata arahannya harus Level 4. Disitu kan kita lakukan penyesuaian,” pungkasnya. (Agb/Saf)
Comments 1