JAVASATU.COM-GRESIK- Perlindungan dan pemberdayaan Petani. Percepatan penanggulangan kemiskinan serta penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat menjadi bahan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) oleh dua anggota DPRD Gresik dari fraksi PPP yakni H Khoirul Huda dan Hj Lilik Hidayati.
Mereka berdua telah menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat yakni salah satunya memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada warga terkait aturan. Selain menggali aspirasi.
Bertempat di Kantor DPC PPP Gresik, Dahanrejo, Kebomas Gresik. Pada Minggu (18/9/2022) mereka telah melakukan Sosialisasi Perundangan-undangan (Sosper) tahap V tahun 2022 kepada masyarakat.
Ada tiga Perda yang disosialisasikan yakni, Perda Gresik No 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kedua, Perda Gresik No 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dan ketiga, Perda Gresik No 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.
Dari ketiga Perda yang disosialisasikan Huda dan Lilik. Berdasar pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tercatat, Perda No 1 Tahun 2019 ditetapkan pada 9 Mei 2019. Perda No 14 Tahun 2014 pada tanggal 23 Desember 2019, dan Perda No 16 Tahun 2020 ditetapkan pada 5 Februari 2021.
Untuk itu, H Khoirul Huda menekankan, masyarakat Gresik wajib mengetahui dan memahami ketiga Perda yang sudah ditetapkan itu.
“Makanya, sosialisasi ini sangat penting kami berikan kepada masyarakat. Tujuannya adalah, agar masyarakat terlindungi dengan adanya Perda tersebut” terang pria yang juga mengemban Ketua DPC PPP Gresik ini.
Kepada peserta sosialisasi yang hadir, Huda berharap agar usai mengikuti sosialisasi bisa membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat luas tentang isi ketiga Perda.
“Untuk itu bagi para peserta sosialisasi, terutama para Kader PPP yang kami undang, agar memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang maksud, isi dan fungsi yang ada dalam Perda ini” harap Huda disambut siap oleh hadirin yang hadir.
Sementara itu, Hj Lilik menambahkan penekanan terkait Perda tentang Petani. Menurut Lilik, disaat para petani gagal panen, diharapkan pemerintah hadir memberikan bantuan.
“Itu merupakan bentuk stimulus Pemerintah kepada Petani di Gresik sebagai ganti ruginya” ujar Lilik.
Selanjutnya di sesi tanya jawab. Peserta sosialisasi, Nuriyah berharap jatah pupuk subsidi bagi petani dilakukan penambahan.
“Karena kebutuhan petani akan pupuk masih kurang banyak. Jika ada, harganya sangat mahal, tidak sesuai dengan hasil panen jika dihitung” ungkap Nuriyah.
Peserta lain, Sholikah mengharapkan adanya pengawasan lebih ketat dari pihak berwenang terkait keamanan di setiap kampung atau wilayah.
“Karena maraknya pencurian sepeda motor akhir-akhir ini” kata Sholikah mengakhiri dalam sesi tanya jawab.
Menanggapi sejumlah usulan dan masukan peserta, kedua anggota DPRD Gresik fraksi PPP berujar akan segera menindaklanjuti dan koordinasi dengan sejumlah pihak
“Akan kita perjuangkan hak petani terkait pupuk subsidi. Terkait keamanan masyarakat juga akan segera kami koordinasikan. Mari kita ciptakan dan majukan Kabupaten Gresik lebih maju berkembang untuk kesejahteraaan bersama” pungkas Huda diamini Lilik.
Tambahan informasi, selain Kader PPP se-Kabupaten Gresik. Hadir dalam sosialisasi yakni pengurus PPP Ali Mahmudi beserta lainnya, PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. (Bas/Saf)